Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan meskipun ada efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, peningkatan infrastruktur jalan di daerahnya pada tahun anggaran 2025 tetap berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.
"Proses penyisiran berbagai program untuk efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 sudah selesai dilakukan,. Namun untuk anggaran infrastruktur jalan daerah tetap berjalan sesuai rencana," kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Lombok Tengah Taufikurrahman di Lombok Tengah, Selasa.
Ia mengatakan hasil efisiensi yang telah dilaksanakan mencapai sekitar Rp 35 miliar dan anggaran itu didapatkan dari berbagai program yang sudah dianggarkan di tahun ini yang dianggap tidak bersifat mendesak yang kemudian dihapus.
"Salah satunya pengadaan kendaraan dinas (Randis) untuk para pejabat seperti Bupati dan Wakil Bupati, biaya perjalanan dinas dan lain sebagainya," katanya.
Baca juga: Musrenbang di Lombok Tengah lebih banyak untuk perbaikan jalan
Ia mengatakan penyisiran ini dilakukan, karena sebelumnya dana dari pemerintah pusat sekitar Rp59 miliar terpangkas yang seharusnya anggaran tersebut untuk perbaikan infrastruktur jalan.
"Sehingga agar perbaikan berbagai infrastruktur yang sudah direncanakan itu bisa tetap berjalan maka dari dinas melakukan penyisiran," katanya.
Ia mengatakan berbagai program yang dianggap tidak terlalu mendesak akhirnya di 2025 tidak jadi dilakukan, sehingga beberapa program di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) ini dilakukan penyisiran untuk mengumpulkan anggaran sebagai pengganti DAK untuk infrastruktur yang dipangkas oleh pusat.
"Kami kumpulkan Rp 35 miliar hasil penyisiran program diberbagai OPD dan semua anggaran ini nantinya digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan yang anggaran sebelumnya dari DAK," katanya
"Jadi masyarakat sekarang tidak perlu khawatir meski DAK untuk jalan dihapus tapi kita atasi melalui penyisiran berbagai program di OPD,” katanya.
Ia tidak menafikan banyak program yang dipangkas dari anggaran yang terkumpul hingga Rp35 miliar itu mulai dari Rp9 miliar perjalanan dinas, sisanya dari pengadaan ATK, pengadaan mobil dinas dan berbagai program lainnya.
“Kalau Pokir dewan tidak terdampak pemangkasan karena belanja modal. Saat ini sudah selesai kami lakukan penyisiran,” katanya.
Baca juga: Jalan di Praya Lombok Tengah rusak, Pemkab diminta serius pembaiki
Disampaikannya bahwa target awal pemangkasan anggaran untuk program yang dibiayai dari OPD sebenarnya Rp59 miliar sesuai dengan jumlah DAK yang dipangkas oleh pemerintah pusat. Namun dari Pemda hanya bisa mengumpulkan Rp35 miliar lebih.
"Sekarang sudah selesai penyisiran ini tinggal penetapan di SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Hanya saja SIPD masih gangguan, tapi yang jelas proyek jalan ini sudah siap untuk dieksekusi,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Lombok Tengah Lalu Wiranata menyampaikan dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran ini membuat Pemkab melakukan penyesuaian program. Terlebih dana dari pemerintah pusat sekitar Rp59 miliar juga terpangkas, yang seharusnya anggaran tersebut untuk perbaikan infrastruktur jalan.
“Recofusing yang sekarang memang tidak serumit recofusing yang dulu saat COVID-19, karena sekarang agak longgar karena yang dihapus ini adalah proyek pengerjaan jalan dan irigasi sama perjalanan dinas hingga pengadaan kendaraan dinas,” katanya.
Baca juga: Pengukuran lahan pembangunan jalur dua di Lombok Tengah rampung
