Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia mendorong reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) agar tetap relevan dalam menjawab tantangan global yang terus berkembang.
Komitmen ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri diskusi bersama Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala dan 31 negara kunci anggota WTO.
“Indonesia mendorong reformasi WTO dan Indonesia menjanjikan nanti dalam Pertemuan Tingkat Menteri ke-14 di Kamerun, WTO wajib mencapai hasil yang lebih baik dan tentu Indonesia akan menugaskan Dubes Indonesia di WTO untuk membuat persiapan berkait dengan rencana tersebut,” ujar Airlangga dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala sendiri telah menilai Indonesia memiliki posisi yang strategis, tidak hanya sebagai negara besar di Asia Tenggara melainkan juga sebagai representasi negara berkembang yang inklusif.
Sejak berdiri pada 1995, WTO telah berhasil menurunkan tarif, meningkatkan perdagangan global, serta berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
Baca juga: APEC endorses WTO investment facilitation for development agreement
Namun dalam lima tahun terakhir, menurut Airlangga, WTO tengah menghadapi berbagai tantangan yang menghambat fungsinya. Tantangan itu antara lain ketidakstabilan ekonomi global, tindakan unilateral sejumlah negara, perbedaan pandangan terhadap mandat WTO, hingga mandeknya mekanisme penyelesaian sengketa.
“Sekarang kita perhatikan ada tindakan yang secara unilateral tentu mendisrupsi kebijakan yang biasanya sifatnya multilateral,” ungkapnya.
Baca juga: Indonesia welcomes WTO ruling on EU curbs on palm oil biofuel
Airlangga menilai, pertemuan WTO Ministrial Conference (MC) ke-14 di Kamerun pada 26-29 Maret 2026 mendatang menjadi momentum krusial untuk melakukan perombakan mendasar terhadap sistem WTO.
Isu utama yang akan dibahas termasuk mempertahankan sistem perdagangan multilateral berbasis rule-based order serta menanggulangi risiko perang tarif dan proteksionisme.
“Inilah yang sudah menjadi kepentingan bersama karena dalam pertemuan dengan para menteri, hampir seluruhnya mempunyai pandangan yang sama bahwa WTO harus di-reform karena situasi sudah berubah dan pertemuan ministrial conference ke depan itu menjadi sangat krusial karena WTO diharapkan tidak boleh menjadi sebuah lembaga yang gagal,” tutupnya.
