Teheran, Iran (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, Ahad (15/6), menyatakan pihaknya siap menghentikan serangan terhadap Israel jika Tel Aviv juga menghentikan serbuannya terhadap Teheran.
Berbicara di hadapan para duta besar asing di Teheran, Araghchi menegaskan bahwa perang ini "dipaksakan" kepada Iran dan Teheran tidak punya pilihan selain merespons.
“Pertahanan kami sepenuhnya sah dan akan dilakukan dengan kekuatan, semata-mata sebagai respons atas agresi,” ujarnya. “Jika serangan dihentikan, aksi balasan Iran juga akan berakhir.”
Baca juga: Perang dengan Iran berpotensi menyeret AS dalam PD III
Ketegangan antara Iran dan Israel meningkat tajam setelah serangan udara terkoordinasi yang dilakukan militer Zionis pada sejumlah lokasi di Teheran, termasuk fasilitas militer dan nuklir, pada Jumat (13/6) lalu, yang segera dibalas Iran dalam hitungan jam.
Pada Sabtu (14/6) malam, Iran meluncurkan gelombang kedua operasi True Promise III, terutama menyasar fasilitas ekonomi dan industri di kota pelabuhan Israel, Haifa. Sementara itu, Israel kembali membalas dengan menyerang Kementerian Pertahanan dan depot minyak di Teheran.
Iran menyebutkan sebanyak 78 orang tewas pada hari pertama serangan Israel, dan puluhan lainnya, termasuk anak-anak, menjadi korban pada hari kedua.
Konflik tersebut menyebabkan terhentinya negosiasi nuklir tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat yang dimediasi Oman. Putaran keenam pembicaraan itu dijadwalkan berlangsung pada Minggu di Muskat.
Baca juga: Serangan Israel akibat tidak ada tindakan atas standar ganda, kata Dubes Iran
Keterlibatan AS
Araghchi menyebut agresi Israel tidak mungkin terjadi tanpa koordinasi dan dukungan dari Amerika Serikat, dan hal itu menjadi salah satu alasan utama kegagalan pembicaraan nuklir.
Ia menegaskan bahwa Iran memiliki “bukti kuat dan meyakinkan” bahwa pasukan dan pangkalan militer AS di kawasan telah mendukung serangan Israel.
Menlu Iran itu mengutip pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengatakan bahwa serangan “tidak mungkin terjadi tanpa peralatan Amerika,” dan mengisyaratkan akan ada “tahapan selanjutnya” sebagai bukti tambahan atas keterlibatan AS.
Terkait bantahan AS soal keterlibatannya dalam serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Natanz di Provinsi Isfahan, Araghchi menyatakan bahwa Iran menolak klaim tersebut karena ada “bukti yang saling bertentangan.”
“Jika AS benar-benar tidak terlibat, seharusnya AS mengutuk serangan ini secara tegas dan terbuka,” katanya seraya menambahkan bahwa pesan-pesan tertutup tidak cukup.
Baca juga: Pakistan desak dunia Muslim bersatu hadapi Israel
Ia juga mendesak komunitas internasional untuk mengakui pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel.
Araghchi menuding Israel telah “berulang kali menyabotase negosiasi nuklir,” termasuk insiden sabotase di fasilitas pengayaan Natanz pada 2020 saat berlangsungnya pembicaraan Wina untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015.
Ia menyebut Iran merespons insiden tersebut dengan meningkatkan pengayaan uranium hingga 60 persen dan mengganti sentrifugal yang rusak dengan model yang lebih canggih.
Meskipun mengalami berbagai provokasi, Araghchi menegaskan bahwa Iran tetap mengikuti negosiasi dengan AS secara itikad baik, bahkan telah melakukan lima putaran pembicaraan dan menyiapkan usulan tandingan untuk menjembatani perbedaan guna mencapai kesepakatan.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa Israel tetap menentang setiap kesepakatan nuklir dan aktif berupaya menggagalkan jalur diplomasi.
Sebagai tanggapan atas serangan terbaru terhadap Natanz, Iran secara resmi meminta Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk menggelar sidang luar biasa, menyebut serangan Israel itu sebagai “garis merah” dalam hukum internasional yang kini telah dilanggar.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Semua penerbangan di Iran dihentikan usai diserang Israel
Baca juga: Iran lanjutkan serangan ke Israel hingga menyesal
Baca juga: Prancis akan bela Israel jika diserang Iran
Baca juga: Serangan Israel ke Iran tewaskan 60 warga sipil
Baca juga: Trump: Iran mungkin punya kesempatan lain untuk kesepakatan nuklir
