Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menerbitkan buku metadata bertajuk NTB Satu Data 2025 guna memperkuat tata kelola data untuk perencanaan pembangunan yang inklusif.
Penjabat Sekretaris Daerah NTB Lalu Mohammad Faozal mengatakan Buku Metadata adalah langkah strategis mendukung pencapaian target RPJMD NTB 2025–2029 dan visi besar NTB Makmur Mendunia dalam RPJPD 2025–2045.
"Metadata menjadi panduan bagi organisasi perangkat daerah dalam memproduksi data daerah untuk perencanaan dan penganggaran di NTB," ujarnya dalam pernyataan di Mataram, Sabtu.
Buku metadata NTB Satu Data 2025 diluncurkan di Kantor Gubernur NTB, Mataram, pada 11 September 2025. Buku itu memuat 921 jenis data daerah meliputi data sektoral rutin, data pendukung izin usaha pertambangan, data standar pelayanan minimal, dan data prioritas nasional.
Penyusunan buku metadata tersebut melibatkan Forum Satu Data NTB dengan Bappeda sebagai koordinator, Diskominfotik sebagai wali data, Badan Pusat Statistik sebagai pembina data, serta organisasi perangkat daerah selaku produsen data.
Baca juga: BRIN conducts research to digitize NTB Museum's ancient manuscripts
Adapun Kemitraan Australia–Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) memfasilitasi pendampingan teknis dan penguatan penguatan kapasitas aparatur daerah terhadap penyusunan metadata tersebut.
Pimpinan Program SKALA Petra Karetji mengatakan nilai dari data tidak hanya terletak pada angka-angka, tetapi pada bagaimana data mampu meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat kebijakan agar berdampak terhadap kehidupan masyarakat, termasuk kelompok rentan yang selama ini kurang terjangkau.
Baca juga: BRIN teliti manuskrip kuno yang dikoleksi Museum Negeri NTB
Kepala Dinas Kominfotik NTB Yusron Hadi memaparkan metadata tersusun setelah pihaknya selaku wali data menelaah kebutuhan data-data sektoral yang merujuk kepada perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian target pembangunan di dalam RPJMD.
Menurutnya, kehadiran metadata dapat meningkat akurasi, kualitas data, dan performa data sebagai rujukan yang sahih dalam menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
"Kami berharap data level provinsi hingga ke desa sinkron dan update. Saya kira itu sebuah terobosan dan inovasi yang dilakukan Pemerintah NTB," pungkas Yusron.
