Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto meminta semua pihak untuk tidak saling melempar tanggung jawab dan saling menyalahkan terkait bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Panggah menegaskan yang dibutuhkan masyarakat sekarang adalah proses penanganan dan langkah-langkah pencegahan secara komprehensif, agar meminimalisasi terjadinya bencana banjir dan longsor pada masa depan.
"Tidak perlu salah lempar tanggung jawab dan saling menyalahkan, yang terpenting kita harus dalam kesadaran hidup di wilayah rawan bencana, untuk diantisipasi dengan pembenahan menyeluruh terhadap pencegahan potensi bencana baik banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, gempa, dan lain-lain," kata Panggah dalam keterangannnya di Jakarta, Selasa.
Ia menilai bencana longsor dan banjir yang terjadi di sejumlah lokasi, salah satu faktor penyebabnya ialah penggundulan hutan, ditambah dengan faktor tingginya curah hujan.
"Bencana banjir ini salah satunya akibat penggundulan hutan, tutupan, selain karena curah hujan yang ekstrem, misalnya, sebagai contoh hutan di Jawa seluas kurang lebih 2,4 juta hektare, di mana saat ini separuh dari luasan itu sudah menjadi lahan terbuka, dan ini akibat dari akumulasi permasalahan pada masa lalu yang tidak kunjung diselesaikan secara komprehensif dan menyeluruh," ujarnya.
Legislator dari Jawa Tengah ini mengharapkan bencana harus dijadikan momentum untuk introspeksi dan mengevaluasi secara menyeluruhi serta merumuskan langkah-langkah strategis kebijakan tata kelola kehutanan, serta sumber daya alam lainnya yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Baca juga: Muzani kemukakan alasan Presiden Prabowo belum tetapkan status bencana nasional
"Harus dijadikan momentum kita semua untuk introspeksi dan evaluasi secara menyeluruh kebijakan pembangunan yang memiliki orientasi keberlanjutan, yang ramah lingkungan untuk keberlangsungan hidup anak cucu kita ke depan," tuturnya.
Lebih lanjut, Panggah mengatakan pernyataan Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia (PM) Muhaimin Iskandar yang meminta Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Lingkungan Hidup, untuk melakukan tobat nasuhah imbas bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dinilai tidak tepat.
Baca juga: Anggota DPR mendorong audit komprehensif cegah bencana Sumatera terulang
Pernyataan tersebut juga tidak memberikan solusi terkait dengan akar masalah secara komprehensif.
"Ya, prinsipnya sangat tidak tepat mengeluarkan pernyataan seperti itu dalam kondisi bencana seperti ini, apalagi itu keluar dari seorang Muhaimin Iskandar yang juga berada di dalam pemerintahan menjabat sebagai Menko PM," ujarnya.
