Mataram, 12/11 (ANTARA) - Anak-anak sekolah korban gempa di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), terpaksa belajar di tenda-tenda darurat karena gedung sekolah mereka roboh akibat gempa berkekuatan 6,7 Skala Richter (SR) pada 9 November lalu.
Kabag Humas Pemkab Bima Abdul Wahab Usman yang dihubungi ANTARA dari Mataram, Kamis, mengemukakan Pemkab Bima kini terus berupaya membangun tenda-tenda darurat untuk memfasilitasi proses belajar mengajar sejumlah sekolah yang roboh di daerah tersebut.
"Kita sudah membangun sejumlah tenda untuk SMA Negeri I Ambalawi, sedangkan sekolah lainnya sedang diusahakan," katanya.
Berdasarkan data Posko Penanganan Bencana Kabupaten Bima, ada 20 fasilitas pendidikan yang rusak berat. Dari fasilitas pendidikan itu delapan gedung sekolah berada di Kecamatan Ambalawi dan satu gedung Sekolah Dasar di Kecamatan Wera.
Ia mengatakan untuk membantu kelangsungan proses belajar mengajar di sekolah yang roboh tersebut, Pemkab Bima kini sudah membangun sejumlah tenda darurat untuk SMA Negeri I Ambalawi dan berikutnya sekolah-sekolah lainnya.
Abdul Wahab mengakui tenda yang sudah dibangun untuk SMA Negeri I Ambalawi belum cukup menampung seluruh siswa. "Karena kondisinya darurat, maka pihak sekolah yang mengatur jadwal secara bergantian," katanya.
Selain fasilitas pendidikan, ada beberapa fasilitas publik yang juga perlu mendapat penanganan secepatnya seperti rusaknya lima fasilitas kesehatan di antaranya Puskesmas Ambalawi dan Poskesdes Rite, Kantor Camat Ambalawi, delapan kantor desa serta fasilitas pelayanan publik lainnya antara lain kantor UPTD Peternakan Monta dan kantor BPS Tente.
"Selain itu, sejumlah infrastruktur berupa tujuh jembatan, dua sarana irigasi dan ruas jalan, 756 unit rumah warga yang mengalami rusak berat dan 1.208 rumah warga yang rusak ringan," katanya.
Abdul Wahab menjelaskan untuk melakukan penanganan tanggap darurat terhadap berbagai infrastruktur publik dan rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan akibat gempa dibutuhkan dana sekitar Rp3,9 miliar, sedangkan untuk rekonstruksi dan rehabilitasi diperkirakan menelan dana sekitar Rp63 miliar.
"Kita akan segera ajukan permintaan dana tersebut ke badan nasional penanggulangan bencana pusat," katanya.
Pemkab Bima, katanya, sejauh ini telah melakukan langkah darurat penanganan bencana terutama penanganan korban luka-luka, mendistribusikan bantuan sembilan bahan pokok (sembako) dan keperluan lain yang dibutuhkan dalam masa tanggap darurat yang telah ditetapkan selama dua pekan.
"Untuk memudahkan koordinasi dengan berbagai kalangan, Pemkab Bima telah menetapkan posko berada di Sekretariat Daerah Kabupaten Bima," katanya.(*)