Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan pengiriman mahasiswa ke luar negeri tidak masuk dalam lima program unggulan yang digaungkan dalam visi misi Gubernur H Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Hj Sitti Rohmi Djalilah, karena tidak di anggarkan dalam RAPBD NTB tahun 2020.
Kepala Bappeda NTB, Wedha Magma Ardhi, mengatakan tidak masuknya pengiriman mahasiswa ke luar negeri dalam lima program unggulan, karena tidak disebutkan dalam nomenkelatur anggaran karena tidak dianggarkan secara spesifik seperti program unggulan lainnya.
"Pengiriman mahasiswa ini masuk dalam anggaran peningkatan kapasitas pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB sebesar Rp40 miliar," ungkapnya.
Menurut Magma, dalam RAPBD NTB tahun 2020, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sebesar 41 persen atau Rp912,38 miliar dari anggaran belanja langsung yang dialokasikan untuk lima program prioritas, tidak termasuk di dalamnya pengiriman mahasiswa ke luar negeri.
Kelima program unggulan yang akan menerima dana Rp912,38 miliar itu, antara lain program unggulan melawan kemiskinan dari desa yang dialokasikan sebesar Rp361 miliar. Program ini mengacu pada 100 desa miskin dan 99 desa wisata sesuai surat keputusan gubernur nomor 050.13-366 tahun 2019.
Anggaran program unggulan infrastruktur sebesar Rp442,67 miliar. Program unggulan industrialisasi yang dialokasikan sebesar Rp197,76 miliar. Program unggulan revitalisasi Posyandu dan stunting dialokasikan sebesar Rp77,14 miliar dan program unggulan Zero Waste (bebas sampah) yang dialokasikan sebesar Rp31,40 miliar.
Sementara Pelaksana Tugas (PLt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB H. Zaenul Islam menyatakan anggaran pengiriman mahasiswa ke luar negeri disimpan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, namun anggaran tersebut bukan belanja langsung pengiriman mahasiswa langsung ke luar negeri. Dana tersebut lebih banyak dipakai untuk peningkatan bahasa asing para calon mahasiswa.
"Yang penting pertanggung jawaban. Kita tidak mesti seperti katak dalam tempurung. Silakan keluar belajar supaya SDM kita sama dengan luar negeri. Terpenting pertanggungjawaban," katanya.
