Mataram (ANTARA) - Kepala Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat, dr. Nurhandini Eka Dewi menegaskan, Pemerintah Provinsi NTB tidak pernah menelantarkan para penerima beasiswa di Korea Selatan.
"Tidak ada yang ditelantarkan. Kalau ada yang menyebut bahwa kami menelantarkan, bisa dipastikan itu tidak benar," kata Eka di Mataram, Rabu.
Menurut Eka, yang menentukan keberhasilan dan kegagalan setiap peserta program belajar adalah, ketekunan dan kemauan untuk menghadapi persoalan yang muncul.
Untuk itu, ketika penerima program beasiswa mengalami kendala, Pemprov NTB akan berupaya semaksimal mungkin memberikan bantuan. Salah satu wujud perhatian Pemprov NTB terhadap penerima beasiswa adalah, telah dianggarkannya bantuan beasiswa di tahun anggaran 2020.
"Kami di Pemprov NTB tetap berkeyakinan bahwa Program Beasiswa NTB adalah salah satu program mulia yang akan memberikan manfaat besar bagi daerah kita. Kalaupun ada kendala dalam pelaksanaannya, kita akan cari jalan keluarnya bersama," tegasnya menanggapi kabar sejumlah mahasiswa asal NTB yang dikirim ke Korea Selatan ditelantarkan di negara tersebut.
Karena itu, Dinas Kesehatan selaku leading sektor yang ikut menangani program pengiriman para tenaga kesehatan ke Korea Selatan tersebut menegaskan, tidak benar Pemprov NTB menelantarkan para penerima beasiswa tersebut.
"Pemprov NTB tetap memberikan perhatian terhadap perkembangan yang terjadi dalam proses pengiriman peserta program belajar ini," katanya.
Diketahui pada Januari 2019, Pemprov NTB akan memberangkatkan sebanyak 39 orang tenaga kesehatan dari kabupaten/kota di provinsi itu untuk menempuh pendidikan lanjutan ke Chodang University di Korea Selatan.
Hal ini setelah Pemprov NTB menandatangani Letter of Intent (LOI) dengan Chadong University. Penandatanganan LOI tersebut dilakukan Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah bersama President Chadong University Prof Park Jong Koo di Mataram, Selasa (29/1).
Berita Terkait
UMP NTB 2025 ditetapkan sebesar Rp2,6 juta
Kamis, 12 Desember 2024 3:34
Menteri PPMI sebut 90 persen kasus PMI akibat berangkat secara ilegal
Rabu, 11 Desember 2024 19:51
Polisi diminta usut dugaan jual beli proyek di Dikbud NTB
Rabu, 11 Desember 2024 17:03
Pasokan pangan di NTB stabil saat Nataru 2024
Selasa, 10 Desember 2024 19:40
Mensos tinjau operasi katarak RS Harapan Keluarga Mataram
Senin, 9 Desember 2024 21:01
Mensos Gus Ipul serahkan sejumlah bantuan di NTB
Senin, 9 Desember 2024 16:45
UMP NTB 2025 naik sebesar Rp2,6 juta
Jumat, 6 Desember 2024 22:19
Pemprov berharap kenaikan UMP NTB jadi Rp2,6 juta diterima semua pihak
Jumat, 6 Desember 2024 22:16