Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 KH Ma'ruf Amin menegaskan dirinya akan tetap menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan status nonaktif.
"Oleh karena itu sepakat tetap, cuma karena tugas-tugas saya sebagai wakil presiden maka saya ketua umum nonaktif dulu," ujar Ma'ruf, di kediamannya di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa malam.
Ma'ruf mengatakan keputusan tersebut diambil setelah dalam Rapat Kerja Nasional V MUI diputuskan bahwa organisasi mengamanatkan dirinya untuk menunaikan masa baktinya sebagai Ketua Umum periode 2015-2020.
Dia mengatakan akan tetap menjabat sebagai Ketua Umum MUI nonaktif hingga diselenggarakannya musyawarah nasional (munas) MUI pada 2020 mendatang.
"Nanti di munas saya mempertanggungjawabkan sebagai ketua umum, sebagai mandataris munas," kata Ma'ruf lagi.
Ma'ruf menambahkan keputusan untuk tetap menjabat sebagai Ketua Umum MUI hingga digelarnya munas pada 2020 tidak menyalahi aturan dalam Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI.
Baca juga: MUI akui ada desakan Ma'ruf Amin mundur sebagai Ketua MUI
Ma'ruf mengatakan, dia baru bisa dianggap menyalahi aturan bila jabatan sebagai ketua umum MUI diperoleh setelah dirinya dilantik sebagai wakil presiden RI.
"Nah kalau saya ini kan jadi ketua umum (dulu) baru menjabat (wakil presiden, Red), itu beda," kata dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid Saadi mengatakan Rakernas V MUI mengamanatkan KH Ma'ruf Amin untuk menunaikan masa baktinya sebagai Ketua Umum.
"Untuk kepentingan kesinambungan organisasi sekaligus menjaga tradisi alih kepemimpinan secara baik dan bijaksana serta untuk kemaslahatan bersama, maka rakernas meminta Ketua Umum MUI Periode 2015-2020 untuk menyelesaikan periode kepengurusan hingga dilaksanakannya Munas MUI pada tahun 2020," kata Zainut kepada wartawan di Jakarta, Minggu (13/10).
Dia mengatakan hasil itu merupakan salah satu hasil keputusan Rakernas V MUI yang digelar 11-13 Oktober 2019 di Kuta Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dengan kata lain, meski Ma'ruf nanti dilantik menjadi Wakil Presiden RI tetapi ketua umum petahana tetap mengemban amanahnya memimpin MUI.
Rakernas MUI V, kata dia, juga mengamanahkan Dewan Pimpinan agar menjadikan Munas 2020 sebagai momentum reposisi peran, khidmah, kebangkitan dan transformasi MUI di era Revolusi Industri 4.0 dengan peran konstruktif ketua umum MUI sebagai lokomotifnya.
"Hal demikian menjadi strategis bagi kelanjutan hubungan MUI dengan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, di mana Bapak Prof Dr KH Ma’ruf Amin akan menjadi Wakil Presiden, sehingga dapat memperkuat peran MUI, khususnya sebagai 'shodiqul hukumah' (mitra pemerintah)," katanya lagi.
Baca juga: Ma'ruf Amin dorong elemen bangsa tangkal radikalisme
Berita Terkait
MUI akui ada desakan Ma'ruf Amin mundur sebagai Ketua MUI
Jumat, 11 Oktober 2019 12:32
Puluhan Warga Mataram Lakukan Aksi Gunduli Kepala
Jumat, 21 Agustus 2015 15:53
Haji- 60 Persen Calon Haji Mataram Risiko Tinggi
Rabu, 19 Agustus 2015 21:37
Bupati Sumbawa Barat Evaluasi Jelang Akhir Jabatan
Selasa, 11 Agustus 2015 7:40
Legislator Kecewa Anggaran Sosial Minim Dialokasikan Pemprov NTB
Rabu, 5 Agustus 2015 23:18
Anggaran pengamanan pilkada sumbawa barat rp1,5 miliar
Jumat, 31 Juli 2015 15:01
Paket "K2" Pertama Mendaftar Ke KPU KSB
Senin, 27 Juli 2015 11:14
Paket "f1" didukung partai terbanyak dalam pilkada
Minggu, 5 Juli 2015 14:21