NTB meraih anugerah Badan Publik Informatif 2019

Mataram (ANTARA) - Provinsi Nusa Tenggara Barat berhasil meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dengan kualifikasi tertinggi, yakni Badan Publik Informatif 2019.

Dalam keterangan tertulis diterima wartawan di Mataram, Kamis, NTB meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2019 bersama tujuh provinsi lainnya se-Indonesia, yakni DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara dan Kalimantan Barat.

Anugerah disematkan oleh Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin di Istana Wapres RI di Jakarta kepada Wakil Gubernur NTB, Hj. Siti Rohmi Djalilah, yang hadir didampingi Plt.Kadis Kominfotik NTB selaku Ketua PPID Utama Provinsi NTB, Gde Putu Aryadi, Asisten I Setda NTB, Hj. Bq Eva Nurcahyaningsih serta dua Komisioner KI - NTB, Ajeng Roslina dan H. Dahlan A. Bandu.

Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi mengatakan rasa syukur dan terima kasih atas keberhasilan NTB meraih kualifikasi sebagai badan publik informatif tahun 2019.

"Terima kasih buat Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) dan seluruh PPID serta OPD dan semua pihak yang telah berkontribusi untuk mewujudkan NTB yang terbuka, sehingga meraih prestasi ini," ujarnya.

Ia menyatakan, jika tahun 2018 NTB masih menjadi Badan Publik Menuju Informatif atau peringkat ke-6 dari 34 Provinsi se-Indonesia, namun tahun ini NTB berhasil meraih predikat tertinggi.

Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin menyampaikan terima kasih kepada badan publik yang telah berkomitmen dan berinovasi dengan baik untuk mewujudkan transparansi dan layananan keterbukaan informasi publik.

Menurut Wapres, keterbukaan informasi dan penyediaan layanan informasi yang mudah diakses dan berkualitas, sangatlah penting. Bahkan menjadi faktor penentu dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan terpercaya. Namun, Wapres juga mengingatkan tiga peluang dan tantangan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya ke depan.

Pertama, kata Wapres Ma'ruf Amin adalah tantangan keterbukaan informasi saat ini, tidak terbatas pada akses namun juga konten yang harus ditingkatkan kualitasnya.

"Saya berharap badan publik dapat meningkatkan kualitas konten informasi karena masyarakat berhak menerima informasi yang akurat dan benar," jelas Wakil Presiden.

Wapres mengharapkan badan publik harus mampu menjadi rujukan utama masyarakat dalam mendapatkan informasi sekaligus ujung tombak menangkal hoaks atau disinformasi.

Kedua, Wapres juga mengingatkan pentingnya konsistensi untuk terus melakukan upaya - upaya baru, guna mendorong transparansi dan keterbukaan informasi publik.

"Kata kuncinya adalah komitmen dan inovasi dari para pemimpin badan publik," tegasnya.

Ketiga, pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini, kata Wapres telah mengubah pola interaksi dan komunikasi, termasuk cara masyarakat mengakses dan menggunakan informasi.

Ia menegaskan masyarakat tidak lagi bersifat pasif hanya menerima informasi, melainkan menjadi aktif sebagai penyebar informasi.

 Hal ini menurutnya menjadi peluang baru badan publik dengan mengembangkan pola komunikasi yang semakin baik dan terbuka dengan cara membuka seluruh akses dan ruang komunikasi dengan masyarakat, sehingga dalam jangka panjang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pembangunan di segala bidang.