Pemkot Mataram minta DPR mengawal rencana pembangunan jalan pantai

id jalan pantai,jalan pantai di mataram,wali kota minta dpr kawal jalan pantai

Pemkot Mataram minta DPR mengawal rencana pembangunan jalan pantai

lustrasi: kondisi sempadan pantai di kawasan Penghulu Agung, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang diusulkan untuk dibangun jalan. (Foto: ANTARA News/Nirkomala)

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, meminta anggota DPR RI mengawal rencana pembangunan jalan sepanjang pinggir pantai yang akan menghubungkan Kota Mataram dengan Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara.

"Pembangunan jalan pinggir pantai ini sudah kita rencanakan dari beberapa tahun, dan bahkan informasinya sudah masuk program nasional namun hingga kini belum ada tindaklanjutnya," kata Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh di Mataram, Selasa.

Padahal, lanjut wali kota, untuk pembangunan jalan sepanjang 9 kilometer di pantai khususnya di Kota Mataram, pemerintah kota sudah sangat siap. Baik pembangunan fisik dalam bentuk jalan layang maupun jalan biasa.

Pernyataan itu dikemukakan wali kota seusai menerima kunjungan kerja anggota Komisi V Bidang Infrastruktur, Perhubungan dan Pembangunan Desa DPR RI Daerah Pemilihan II NTB Suryadi Jaya Purnama.

Oleh karena itu, kesempatan kunjungan kerja anggota DPR RI tersebut menjadi kesempatan yang baik agar anggota DPR RI dapat memberikan dukungannya, terhadap rencana tersebut.

Pasalnya, pembangunan jalan pinggir pantai bisa memberikan dampak positif bagi warga sekitar terutama untuk peningkatkan ekonomi kerakyatan, selain itu pembangunan jalan juga bisa mencegah terjadinya abrasi pantai.

"Karena itulah, silaturrahmi anggota DPR RI seperti ini sangat penting untuk mengetahui berbagai kebutuhan dan dukungan program," katanya.

Menanggapi hal itu, Suryadi Jaya Purnama sebelum meninggalkan pendopo Wali Kota Mataram mengatakan, untuk disetujuinya usulan program daerah ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.

Persyaratan tersebut antara lain kata politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, syarat administrasi, data pendukung, program harus sesuai dengan pemerintah pusat dan dukungan politik.

"Karena itu, saya berkomitmen akan mengawal usulan program tersebut sebagai bentuk dukungan politik untuk kepentingan Pemerintah Nusa Tenggara Barat," katanya berkomitmen.