Sumbawa Barat percepat pembahasan RAPBD perubahan 2016

Sumbawa Barat (Antara NTB) - Pemerintah Kabupaten dan DPRD Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat (NTB) akan mempercepat pembahasan dan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2016 untuk mengoptimalkan pelaksanaan sejumlah program yang sudah dicanangkan.

"Dari seluruh kabupaten/kota di NTB, kami yang lebih dulu membahas RAPBD perubahan. Targetnya awal Juli sudah diketok DPRD agar pelaksanaan program yang kami rencanakan bisa maksimal," kata Wakil Bupati Sumbawa Barat Fud Syaifuddin di Taliwang, Ibukota Kabupaten Sumbawa Barat, Jumat.

Ia mencontohkan program itu antara lain bantuan seragam gratis untuk siswa dari jenjang TK hingga SMA/SMK dan MA.

Seragam tersebut harus sudah dibagikan kepada para siswa paling lambat Agustus 2016, karena hari pertama sekolah untuk tahun ajaran 2016/2017 akan dimulai pada 18 Juli 2016.

Jika APBDP 2016 ditetapkan Juli 2016, kata Fud, maka masih cukup waktu untuk persiapan agar pelaksanaan program tersebut maksimal.

"Ini penting karena nilai programnya cukup besar, sekitar Rp7 miliar lebih, jadi harus dipastikan proses penganggaran dan pelaksanaannya berjalan sesuai aturan," ujarnya.

Selain program seragam gratis, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, kata dia, juga menyiapkan sejumlah program pemberdayaan masyarakat melalui APBD Perubahan 2016, di antaranya program bedah rumah tidak layak huni, bantuan bibit ternak dan bantuan alat tangkap untuk nelayan.

Selain itu, bantuan bagi industri rumah tangga untuk masyarakat pemegang Kartu "Bariri", serta bantuan santunan untuk penyandang cacat dan lanjut usia (lansia).

Meski program-program tersebut akan menyedot dana APBD ratusan miliar rupiah, Fud optimistis keuangan daerah akan mencukupi karena ada tambahan anggaran dari royalti PT Newmont Nusa Tenggara senilai Rp300 miliiar lebih pada 2016.

"Kalau APBD Perubahan 2016 tidak segera disahkan maka serapan anggaran menjadi kecil. Sementara kebijakan Menteri Keuangan sekarang, jika daya serap rendah maka dana transfer bisa dijadikan obligasi di bank sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Kalau itu terjadi, daerah yang rugi," katanya.

Alasan lain dilaksanakannya percepatan pembahasan dan penegesahan RAPBD Perubahan 2016, sambung Fud, untuk mengejar pembahasan RAPBD 2017. Kebiasaan sebelumnya, RAPBD tahun berikutnya mulai dibahas pada November dan ditetapkan pada akhir Desember tahun anggaran sebelumnya.

Menurut dia, supaya bisa maksimal dibahas, RAPBD 2017 harus sudah mulai dibahas pada Oktober agar ada waktu sekitar dua bulan dan tidak dipaksakan dipercepat pada Desember.

"Kalau tidak selesai Desember, sanksi dari Kemendagri adalah DPRD dan Bupati/wakil bupati tidak mendapat gaji selama enam bulan," ujarnya.

Ia mengakui optimalisasi pembahasan APBD perubahan 2016 dan APBD murni 2017 itu menyebabkan beban kerja aparatur meningkat.

Karena itu Fud meminta seluruh aparatur di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat untuk membiasakan diri meningkatkan kinerja agar bisa memberikan pelayanan lebih cepat dan lebih baik kepada masyarakat.

"Tidak ada kesempatan untuk main-main. Seluruh dinas sudah dipanggil dalam rapat finalisasi minggu lalu, sehingga minggu depan rancangan APBD perubahan sudah bisa diserahkan ke DPRD," ucapnya. (*)