Mataram (Antara NTB) - Kepala Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Barat Prijono mengatakan transaksi nontunai pada triwulan III/2016 melemah dibanding triwulan sebelumnya sebagai dampak dari perekonomian Provinsi NTB yang lesu.
"Lesunya perekonomian NTB dilihat dari konsumsi, baik rumah tangga, swasta, maupun pemerintah yang mengalami penurunan," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Nusa Tenggara Barat (NTB) Prijono, di Mataram, Jumat.
Ia menyebutkan, transaksi nontunai baik "real time gross settlement" (RTGS) maupun kliring secara keseluruhan pada triwulan III/2016 secara nominal mencapai Rp8,1 triliun atau tumbuh 10,25 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (yoy). Namun berkurang 14,17 persen dibanding triwulan II/2016 (qtq).
Jumlah nominal transaksi RTGS lebih rendah dibandingkan dengan transaksi kliring.
RTGS adalah jasa transfer uang valuta Rupiah antar bank baik dalam satu kota maupun dalam kota yang berbeda secara tepat waktu.
"Sementara jumlah warkat secara keseluruhan mencapai 101,31 ribu lembar, meningkat 48,44 persen (yoy) atau berkurang 0,03 persen (qtq)," kata Prijono menyebutkan.
Pada triwulan III/2016, lanjut Prijono, nilai RTGS mencapai Rp3,84 triliun atau berkontraksi sebesar 20,88 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 38,83 persen (yoy).
Sementara jumlah warkat RTGS pada triwulan III/2016 mencapai 1,14 ribu lembar atau tumbuh negatif 55,98 persen (yoy).
Meskipun sama-sama tumbuh negatif, pertumbuhan di triwulan III/2016 lebih rendah dibandingkan sebelumnya tumbuh negatif sebesar 38,93 persen (yoy).
Berbeda dengan transaksi RTGS yang berkontraksi, menurut dia, transaksi kliring masih mengalami pertumbuhan, namun melambat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.
Transaksi kliring pada triwulan III/2016 mencapai Rp4,23 triliun atau tumbuh sebesar 71,51 persen (yoy). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan II/2016 yang tumbuh sebesar 256,66 persen (yoy) senilai Rp4,69 triliun.
"Jumlah warkat kliring juga tumbuh melambat, yaitudari 168,85 persen (yoy) pada triwulan II/2016 turun menjadi 52,55 persen (yoy) pada triwulan III/2016," katanya.
Prijono mengatakan, dalam rangka meningkatkan transaksi nontunai, BI bersama berbagai pihak terus mendorong pemanfaatan uang elektronik melalui Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT).
GNNT bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen nontunai yang dapat mendukung sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar.
"Kantor Perwakilan BI NTB, dalam berbagai kesempatan baik di lingkungan pemerintahan, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat umum terus melakukan sosialisasi GNNT," ujarnya. (*)
BI: Transaksi Nontunai Melemah Akibat Lesunya Perekonomian NTB
"Lesunya perekonomian NTB dilihat dari konsumsi, baik rumah tangga, swasta, maupun pemerintah yang mengalami penurunan"
