Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berencana menerapkan sanksi denda sebesar Rp 500 ribu bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker di tempat-tempat umum atau di lokasi keramaian.
"Aturan tersebut tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Penanggulangan Penyakit Menular tahun 2020. Sanksi berupa denda hingga Rp500 ribu tersebut tercantum dalam bab khusus yang mengatur terkait sanksi administratif," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Provinsi NTB Tri Budi Prayitno.
Ia mengatakan, nantinya pengenaan sanksi tersebut akan terlaksana secara langsung pada saat operasi penertiban oleh Sat Pol PP bersama dinas terkait.
"Makanya asyarakat tetap kita imbau untuk selalu disiplin menggunakan masker, terlebih saat beraktifitas di luar rumah," ujarnya.
Tri menjelaskan, Perda ini nantinya akan berlaku di seluruh wilayah NTB. Sebab seperti yang pernah disampaikan oleh Wagub NTB bahwa penegakan Perda khususnya yang terkait sanksi ini seperti benteng terakhir dalam memutus mata rantai penularan pandemi COVID-19.
"Artinya berbagai upaya yang dilakukan selama ini menjadi relatif tak berguna bilamana disiplin penerapan protokol kesehatan diabaikan oleh masyarakat," katanya.
Untuk itulah ia mengharapkan dukungan dari masyarakat untuk sama-sama menerapkan protokol kesehatan dalam semua aktivitas sehari-hari dalam rangka menghentikan penyebaran pandemi COVID-19.
Rancangan Perda Provinsi NTB tentang Penanggulangan Penyakit Menular Tahun 2020 dalam rapat paripurna ke empat DPRD Provinsi NTB, yang akan dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi NTB.
Kepala Biro Hukum Setda NTB, H Ruslan Abdul Gani, mengatakan setelah Raperda ini ditetapkan nanti, Pemprov selanjutnya akan mengirimnya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dilakukan fasilitasi. Ruslan mengatakan fasilitasi di Kemendagri paling lama 15 hari.
Namun, ia mengatakan hasil fasilitasi tersebut kemungkinan akan cepat keluar. Karena sejak jauh-jauh hari sudah dilakukan koordinasi dengan Kemendagri. Ruslan menjelaskan apa yang menjadi hasil fasilitasi Kemendagri harus ditindaklanjuti oleh Pemprov NTB.
"Setelah hasil fasilitasi dari Kemendagri ditindaklanjuti. Maka kita diberikan nomor register Perda sesuai Permendagri nomor 120 tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum,’" jelasnya.
Menurut Ruslan, penerapan Perda ini paling lambat pertengahan Agustus baru bisa dilaksanakan. Meski demikian, ia optimis, hasil fasilitasi dari Kemendagri akan cepat keluar. Karena Perda ini termasuk cukup urgen dalam rangka mempercepat memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
"Kita sudah kirim drafnya. Kita potong kompas," tegas Ruslan.
Ruslan mengatakan, dalam Raperda yang akan ditetapkan menjadi Perda tersebut, bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker di tempat-tempat umum atau keramaian maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500 ribu. Sedangkan bagi dunia usaha yang tidak mematuhi protokol kesehatan COVID-19, maka dikenakan sanksi pidana kurungan selama enam bulan atau denda Rp50 juta.
Siap-siap! warga NTB tak gunakan masker didenda Rp500 ribu
Pelanggar PSBB pra Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) membersihkan ruang publik di kawasan Pasar Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (29/7/2020). Pemerintah Kabupaten Bogor menerapkan sanksi denda sebesar Rp50 ribu serta sanksi sosial yakni kewajiban membersihkan area publik bagi warga yang tidak menggunakan masker di tempat umum. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/hp.
