24 ribu KK di Kota Mataram sudah terlayani sambungan air bersih gratis

id air ,bersih,mataram

24 ribu KK di Kota Mataram sudah terlayani sambungan air bersih gratis

Ilustrasi: Seorang warga di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, memeriksa meteran sambungan air bersih. ANTARA/Nirkomala

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyebutkan, sebanyak 24 ribu kepala keluarga dengan kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Mataram sudah terlayani sambungan air bersih gratis.

"Program sambungan air bersih gratis sudah kita mulai sejak tahun 2014, dan sampai saat ini sekitar 24 ribu kepala keluarga (KK), sudah terlayani," kata Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh di Mataram, Jumat.

Pemasangan sambungan air bersih gratis kepada MBR tersebut merupakan program pemerintah dengan target 100-0-100 (100 persen penyediaan air bersih, nol persen kawasan kumuh dan 100 fasilitas sanitasi baik).

"Dengan melihat realisasi MBR yang sudah terlayani sambungan air bersih gratis tersebut, target capaian 100 persen yang ditetapkan sudah mendekati," katanya.

Dikatakan, pelaksanaan program sambungan air bersih gratis selama ini bekerja sama dengan PDAM Giri Menang yang merupakan program dari pemerintah pusat.

"Dalam pelaksanaannya, pemasangan terlebih dahulu menggunakan anggaran daerah. Setelah program berjalan dan selesai, barulah diganti dan langsung masuk menjadi penyertaan modal," katanya.

Untuk tahun ini, jumlah sasaran program sambungan air bersih gratis sebanyak 1.000 sambungan dan saat ini sedang dalam proses pelaksanaan.

Jumlah sasaran tersebut, sambungnya, memang menurun dari tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 3.000 sambungan bahkan hingga 4.000 sambungan per tahun.

"Itu karena sudah semakin sedikit warga yang terverifikasi dinilai memenuhi kriteria MBR," katanya.

Namun demikian, Wali Kota berharap agar pemerintah pusat bisa tetap mengalokasikan anggaran untuk program tersebut, agar masyarakat yang teridentifikasi belum menikmati air bersih bisa terlayani.

"Kita harus tetap optimistis, pemerintah bisa mengalokasikan anggaran untuk program serupa kendati saat ini pemerintah masih fokus menangani COVID-19," katanya.