Mataram (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Al-Habsy meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk lebih proaktif mengawal kasus tewasnya enam laskar Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek Kilometer 50.
"Saya berharap mitra-mitra kami lebih proaktif, khususnya Komnas HAM," kata Aboe yang ditemui usai mengikuti rapat kunjungan kerja reses, di Kejati NTB, Mataram, Senin.
Aboe menyampaikan hal tersebut, karena melihat kasus yang terjadi pada Senin (7/12) dini hari itu sangat berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia.
"Ini bukan masalah ringan, tapi ini masalah serius yang menyangkut hak asasi manusia dan juga menyangkut kepercayaan seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.
Menurut keterangan polisi, peristiwa yang berujung tewasnya enam orang laskar FPI itu terjadi saat petugas sedang mengecek informasi pengerahan massa terkait dengan pemanggilan Rizieq Shihab di Polda Metro Jaya, Senin (7/12).
Ketika kendaraan anggota Polda Metro Jaya tengah mengikuti kendaraan pengikut Rizieq, tiba-tiba datang menghampiri dua kendaraan pendukung Rizieq. Kendaraan petugas dipepet dan dihentikan.
Dalam kejadian itu, pihak yang diduga pendukung Rizieq menodongkan senjata api dan senjata tajam berupa samurai dan celurit ke arah aparat kepolisian.
Petugas yang merasa keselamatan jiwanya terancam, langsung mengambil tindakan tegas terukur, sehingga menyebabkan enam orang pendukung Rizieq meninggal dunia, sementara empat orang lainnya melarikan diri.
Berita Terkait
DPR persilakan MK panggil Kapolri terkait sidang PHPU
Selasa, 2 April 2024 20:04
Komisi III DPR merampungkan "fit and proper test" 14 calon anggota LPSK
Selasa, 2 April 2024 17:02
93 pegawai KPK terlibat pungli, Taufik Basari: "Temuan ini sangat menyedihkan"
Rabu, 17 Januari 2024 16:32
Ancaman penembakan Anies Baswedan, Komisi III DPR: "Ini ngeri sekali"
Sabtu, 13 Januari 2024 9:24
DPR sebut menaruh harapan besar pada Suhartoyo sebagai Ketua MK
Kamis, 9 November 2023 19:45
KPK fokus pendidikan antikorupsi calon kepala daerah pada 2024
Rabu, 30 Agustus 2023 17:17
Turnamen voli tingkat nasional jadi pelecut atlet Kalteng
Senin, 26 Juni 2023 17:51
Putusan MK sebut tetap sistem proposional terbuka Pemilu 2023
Kamis, 15 Juni 2023 19:36