PWI-OJK NTB bersinergi memerangi investasi bodong

Mataram (ANTARA) - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nusa Tenggara Barat menjalin sinergitas dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB untuk bersama-sama memerangi investasi bodong yang masih marak di provinsi tersebut.

Ketua PWI NTB Nasruddin Zein, di Mataram, Kamis, mengatakan upaya memerangi investasi bodong harus disampaikan kepada masyarakat secara bersama-sama, tanpa terkecuali oleh seluruh media yang ada di NTB.

"Dengan adanya kerja sama PWI-OJK, masyarakat diharapkan menjadi tahu produk-produk keuangan dan investasi bodong sehingga tidak menjadi korban. Ini output silaturrahim kami dengan OJK," katanya.

Investasi bodong menjadi topik diskusi pada silaturahim Pengurus PWI NTB, dengan Kepala OJK NTB Farid Faletehan, bersama jajarannya.

Nasruddin mengatakan sebagai bentuk upaya PWI NTB membantu memerangi investasi bodong, pihaknya akan menyelenggarakan sarasehan sebagai rangkaian rapat kerja daerah (Rakerda) yang akan digelar pada 18 Desember 2020.

Tema sarasehan tersebut "Menakar ekonomi NTB 2021". Kegiatan tersebut akan dilaksanakan di gedung OJK NTB di Mataram.

Kegiatan sarasehan akan diisi dengan diskusi. Topik yang akan dibahas termasuk ekonomi NTB dari perspektif perkembangan industri jasa keuangan dan investasi bodong.

"Selain OJK, narasumber yang akan kami hadirkan adalah dari unsur Reskrimsus Polda NTB, Bank NTB Syariah, PT Gerbang NTB Emas, dan unsur dari Real Estate Indonesia (REI) NTB," ujarnya.

Sementara itu, Kepala OJK NTB Farid Feletehan menenakan pentingnya sinergi dengan seluruh pihak, terutama insan media untuk memerangi tawaran-tawaran investasi bodong yang marak masuk ke NTB.

OJK NTB, lanjut dia, juga mendukung seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh PWI NTB yang berhubungan dengan kemaslahatan banyak orang.

"Terus terang, masalah investasi bodong menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Kami dari lembaga keuangan aktif dan kami berharap PWI dan seluruh anggota serta jajarannya juga aktif mengenalkan masyarakat tentang produk-produk dan lembaga keuangan," katanya.