Puluhan prajurit Kodim 1620/Lombok Tengah mengikuti vaksinasi COVID-19

Lombok Tengah, NTB (ANTARA) - Puluhan prajurit Kodim 1620/Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, mengikuti vaksinasi COVID-19 dosis pertama di Puskesmas Praya.

Dandim 1620/Lombok Tengah (Loteng), Letkol Inf I Putu Tangkas Wiratawan, mengatakan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada seluruh prajurit merupakan bentuk dukungan kepada pemerintah dalam menangani serta mengantisipasi panyebaran COVID-19, termasuk wujud komitmen Kodim 1620/Loteng menjadi tauladan bagi masyarakat untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

"Diharapkan pelaksanaan vaksinasi ini dapat menjadi solusi dalam penanganan dan penanggulangan COVID-19 serta mewujudkan kekebalan kelompok dari penyebaran COVID-19," kata Dandim di sela-sela vaksinasi di Puskesmas Praya, Selasa.

Dandim menyatakan untuk tahap pertama ini, jumlah personel yang mengikuti kegiatan vaksinasi COVID-19 sebanyak 80 orang dari total 273 personil Kodim 1620/Loteng.

Kegiatan vaksinasi dilakukan di dua lokasi, yakni di Rumah Sakit Angkatan Darat di Kota Mataram dan Puskesmas Praya, Lombok Tengah.

"Untuk yang belum akan dilakukan ditahap berikutnya," ujarnya.

Lebih lanjut Dandim menegaskan, kepada seluruh prajurit meski sudah mengikuti vaksinasi atau dilakukan suntik vaksin, tetap wajib disiplin menegakan protokol kesehatan dan 3M di manapun berada.

"Artinya, meski telah di vaksinasi harus tetap diikuti dengan disiplin protokol kesehatan dan 3M, yaitu selalu memakai masker, cuci tangan dan jaga jarak serta batasi aktivitas di luar rumah," jelas Dandim.

Tidak hanya itu, ia tidak lupa untuk mengimbau kepada masyarakat, agar bisa mendukung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sesuai yang telah dijadwalkan pemerintah ke depan.

Karena itu, Dandim meminta masyarakat tidak perlu ragu dan jangan sampai terpengaruh oleh informasi-informasi terkait vaksin yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau hoaks.

"Yakinlah bahwa vaksin ini aman dan halal. Karena sebelumnya nakes sudah terlebih dahulu di vaksinasi. Dan sampai sekarang masih belum ada laporan yang membahayakan pada masyarakat penerima," katanya.