Mataram (ANTARA) - Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Nusa Tenggara Barat meminta aparat penegak hukum mengawasi adanya indikasi penjualan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar untuk kebutuhan industri.
"Saya minta aparat penegak hukum turun ke lapangan kalau ada indikasi permainan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU)," kata Ketua Hiswana Migas NTB Komang Mahendra Gandi, di Mataram, Minggu.
Menurut dia, ada "moral hazard" yang bisa muncul dari penyaluran solar bersubsidi melalui SPBU. Namun, pihaknya memiliki keterbatasan sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan.
Gandi juga mengakui bahwa pihaknya dalam beberapa hari terakhir banyak mendapatkan pengaduan dari masyarakat, termasuk informasi dari media massa tentang antrean panjang kendaraan yang akan mengisi solar di SPBU.
"Memang ada antrean kendaraan di SPBU, tapi sporadis. Kalau di Kota Mataram, relatif aman, yang di pinggiran kota, seperti di SPBU Bengkel, memang terjadi antrean," ujarnya.
Ia mengatakan sebagai lembaga yang diberi kepercayaan oleh pemerintah, Hiswana Migas tetap berkomitmen mendukung agar penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi tepat sasaran.
Namun, upaya pengawasan di lapangan harus melibatkan semua pihak terkait, termasuk juga instansi di pemerintah daerah yang berwenang mengeluarkan rekomendasi pembelian bahan bakar minyak menggunakan jeriken.
Hiswana Migas sudah meminta seluruh anggota yang mengelola SPBU agar memverifikasi secara detail surat rekomendasi yang dibawa oleh warga ketika membeli bahan bakar minyak menggunakan jeriken.
"Pemerintah daerah juga harus turun memantau SPBU. Sebab, disinyalir pembelian solar bersubsidi menggunakan jeriken lari ke industri," kata Gandi.
Sales Area Manager Pertamina Marketing Operation Region (MOR) V wilayah NTB, Mahfud Nadyo, juga meminta agar pengawasan terhadap pembelian bahan bakar minyak bersubsidi menggunakan surat rekomendasi semakin diperketat.
"Kalau pembelian pakai jeriken, pintu pengawasan ada di pihak SPBU," katanya.
