Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan NTB tembus rangking 15 nasional

Mataram (ANTARA) - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa Tenggara Barat I Gede Putu Aryadi mengungkapkan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) provinsi tersebut saat ini tembus di peringkat 15 nasional.

"IPK NTB meningkat tajam, jika pada tahun sebelumnya berada di nomor buncit, menempati ranking 34 dari seluruh provinsi di Indonesia, kini melompat menjadi ranking 15 nasional," ujarnya di Mataram, Selasa.

Ia mengatakan naiknya peringkat IPK NTB menjadi 15 nasional tidak terlepas dari terobosan pemberian pelatihan dan pemberdayaan tenaga kerja terpadu (pepadu) plus pendampingan produktivitas wira usaha dan bantuan peralatan yang dilakukan Disnakertrans NTB berkolaborasi dengan lembaga pelatihan kerja dan dunia industri, serta OPD terkait lainnya.

Bahkan pada indikator pelaksanaan pelatihan dan kompetensi tenaga kerja, NTB berhasil menempati posisi terbaik nasional.

"Ini merupakan prestasi luar biasa, karena pada tahun-tahun sebelumnya, ranking IPK NTB selalu berada di papan bawah," katanya.

Ia mencontohkan IPK NTB 2019 berdasarkan penilaian terhadap kinerja pembangunan ketenagakerjaan NTB dengan menggunakan data indikator capaian pada 2018, IPK NTB menempati ranking 26 nasional. Bahkan, tahun-tahun sebelumnya juga belum pernah mencapai 20 besar nasional.

"Malah IPK NTB tahun 2020 berdasarkan penilaian pusat menggunakan data indikator capaian pembangunan ketenagakerjaan tahun 2019, posisi NTB terjun bebas ke juru kunci ranking 34 dari 34 provinsi di Indonesia," ucapnya.

Oleh karena itu, pihaknya menargetkan IPK NTB dengan menggunakan indikator capaian kinerja 2021-2022, NTB harus bisa menempati ranking 10 besar nasional pada 2022.

Menurut Gede, dua program unggulan Disnakertrans NTB yakni pepadu plus dan zero unprosedural pemberangkatan PMI melalui gerakan edukasi dan sosialisasi terpadu menjadi pekerja migran sukses, akan terus digalakkan dengan melibatkan dan bersinergi bersama seluruh pemangku kepentingan terkait.

Terlebih lagi, dari sisi capaian zero unprosedural PMI, pihaknya bersyukur tahun ini Satgas Perlindungan PMI NTB mendapatkan penghargaan dari Menaker RI sebagai Satgas PPMI terbaik nasional dalam hal satgas yang responsif dan memiliki program pencegahan dan perlindungan PMI yang dinilai produktif.

Selain itu, secara bertahap kegiatan edukasi, sosialisasi, dan pencegahan mulai dari hulu atau desa sudah mulai menampakkan hasil. Buktinya kasus-kasus PMI bermasalah pun mulai bisa ditangani satu demi satu, termasuk memberantas sindikat atau mafia PMI saat ini sedang berproses dan mendapat dukungan dari TNI dan Polri.

"Kami optimis dengan kebersamaan dan soliditas yang baik, target tersebut akan bisa direalisasikan," katanya.