Mataram (ANTARA) - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat melimpahkan berkas perkara kasus dugaan korupsi dalam proyek penambahan ruang operasi dan ICU pada Rumah Sakit Umum Daerah Lombok Utara ke jaksa peneliti.
"Jadi berkas-nya baru tahap satu, dilimpahkan ke bidang penuntutan untuk diteliti lebih dahulu berkas-nya," kata Juru Bicara Kejati NTB Efrien Saputera di Mataram, Rabu.
Penelitian itu berkaitan dengan pemenuhan syarat formil dan materiil dari berkas perkara. Apabila nantinya berkas dinyatakan lengkap atau P-21, pihaknya dipastikan akan segera menindaklanjuti ke tahap 2, yakni pelimpahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum.
"Makanya kita tunggu hasil penelitian, karena baru Selasa (22/3) kemarin berkas-nya dilimpahkan," ujarnya.
Tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek ini ada empat orang. Mereka berinisial SH, Mantan Direktur RSUD Lombok Utara sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA); EB, pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek; dan Direktur CV Cipta Pandu Utama berinisial DD, konsultan pengawas; dan DT, direktur perusahaan pelaksana proyek dari PT Apro Megatama, asal Makassar, Sulawesi Selatan.
Sejak ditetapkan sebagai tersangka, mereka berempat hingga kini kini belum dilakukan penahanan.
Proyek penambahan ruang operasi dan ICU ini terlaksana di tahun anggaran 2019. Proyek ini menelan dana APBD senilai Rp6,4 miliar.
Dugaan korupsinya muncul karena pengerjaan-nya molor hingga menimbulkan denda. Hal itu pun mengakibatkan adanya potensi kerugian negara Rp1,757 juta. Nilai tersebut muncul berdasarkan hasil audit Inspektorat Lombok Utara.
Berita Terkait
Jaksa periksa saksi kasus korupsi proyek jalan TW Gunung Tunak
Selasa, 16 April 2024 17:04
Kejati NTB terima kajian teknis Undip terkait kasus korupsi Sintung Park
Kamis, 4 April 2024 14:32
Polres Sumbawa Barat tangani kasus korupsi pengadaan kapal cepat dishub
Selasa, 19 Maret 2024 20:26
Kejari Lombok Timur koordinasi dengan ahli terkait korupsi sumur bor untuk irigasi
Senin, 18 Maret 2024 16:59
Kejari Dompu sita dokumen dari penggeledahan kantor Dikes-BPKAD
Jumat, 15 Maret 2024 20:09
Kejari Lombok Timur gandeng Unram cek fisik proyek sumur bor Rp1,13 miliar
Senin, 4 Maret 2024 16:47
Hakim vonis 5 tahun PPK proyek pengadaan marching band Dikbud NTB
Rabu, 28 Februari 2024 21:48
Adik ipar Wali Kota Bima terungkap selewengkan dana proyek jalan Rp1,95 miliar
Senin, 26 Februari 2024 18:48