DPRD Lombok Tengah minta penyaluran motor Kadus harus melihat kondisi wilayah

Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah, meminta kepada Pemerintah Desa (Pemdes) untuk lebih selektif dalam menentukan Kepala Dusun (Kadus) mana yang akan mendapatkan motor dinas untuk tahap awal ini. Karena memang tidak bisa dinafikan, akibat dari keterbatasan anggaran daerah membuat tidak semua motor sekaligus bisa terealisasi seluruhnya.

Anggota Komisi IV DPRD Lombok Tengah, Yasir Amrillah di Praya, Rabu mengatakan, memang saat ini Pemkab baru bisa merealisasikan 30 persen untuk dana pembelian motor kadus yang diserahkan pengadaannya ke masing- masing Desa. Sehingga ada sekitar 600 unit kendaraan yang awalnya mampu di beli untuk kadus yang tersebar di 127 Desa dengan jumlah kadus sekitar 1800an.

“Makanya biar nanti tidak terjadi kecemburuan terhadap pola pembagian dari Randis kadus ini, maka penting dari Pemdes mengatur pola pembagiannya, misalkan yang awalnya dapat adalah kadus yang memiliki luas wilayah paling tinggi dan beberapa alasan lainnya yang membuat kadus tersebut diutamakan,” katanya. 

Paara kadus diminta untuk memahami kondisi keuangan daerah, pasalnya jauh sebelumnya sudah ada pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat dan Pemda juga disatu sisi membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk menggaji para PPPK yang sebelumnya lolos seleksi.

“Maka percayalah Pemda pada tahun- tahun selanjutnya akan menganggarkan lagi untuk pengadaan motor kadus ini. Hanya saja memang untuk tahun ini memang baru 30 persen dulu dan berbicara rentan dan tidaknya, maka nanti tergantung di desa. Kita optimis para Kadus yang belum dapat juga akan bisa memaklumi, apalagi gaji atau honor para kadus sudah cukup besar dan pemda juga sebelumnya dalam hal anggaran sudah mati- matian diperjungkan,” katanya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lombok Tengah, Zaenal Mustakim menegaskan bahwa, anggaran untuk pembelian motor kadus ini sudah tersedia. Hanya saja, memang dari ribuan kadus yang ada saat ini tidak semuanya langsung bisa mendapatkan motor.  

“Untuk tahap pertama memang kita baru menganggarkan untuk pembelian motor operasional ini hanya 30 persen dari jumlah kadus dan sebaran merata. Untuk peroses awal kita serahkan 600 unit dulu ke kadus yang tersebar di 127 Desa dengan jumlah kadus sekitar 1800an,” ungkapnya.

Untuk pengadaan di tahap awal ini, Pemda menggelontorkan anggaran hingga Rp 12 miliar, anggaran tersebut diserahkan di masing- masing Desa dengan jumlah yang berpariasi, tergantung jumlah dari Kadus. Namun untuk satu sepeda motor dibandrol dengan harga Rp 20 juta dan model kendaraan yang akan di beli yakni manual alias bukan matic.

“Memang jenis atau merk motor yang akan diberikan belum ditentukan tapi yang jelas harus manual dengan anggaran Rp 20 juta. Tinggal kita cari di pasaran dengan harga Rp 20 juta kita dapat motor apa dan desa memilih dengan spack yang sudah kita tentukan yakni manual, seperti misal Supra X, Jupiter dan kendaran sejenis lainnya,” katanya. (*)