Solo (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengajak negara anggota G20 mengambil peran dalam mendorong investasi berkelanjutan untuk pemulihan ekonomi global.
Hal itu disampaikan dalam persidangan sesi ketiga dalam Pertemuan Kedua Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG) G20/2nd Meeting TIIWG G20 di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (7/7).
Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Riyatno selaku Co-chair TIIWG G20 dan pimpinan sidang menyampaikan bahwa investasi berkelanjutan sangat penting untuk menunjang pemulihan ekonomi global dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang dapat mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketidaksetaraan. Namun, diakui Riyatno bahwa saat ini masih terdapat ketimpangan investasi yang cukup besar di seluruh dunia, terutama di negara berkembang.
"Kita tidak hanya perlu menutup ketimpangan ini dengan cara mendorong investasi yang lebih berkelanjutan, khususnya di bidang energi terbarukan. Namun, kita juga harus menyadari bahwa investasi berkelanjutan itu sama pentingnya dengan perlindungan lingkungan yang mencakup untuk berdampak pada sosial dan pembangunan," ujar Riyatno dalam pembukaan sidang sesi ketiga, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis di Solo, Jumat.
Baca juga: Indonesia usung lima target bidang kesehatan pada KTT G20
Riyatno menekankan pentingnya mendorong investasi berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan berdampak terhadap ekonomi lokal.
Oleh karena itu, negara-negara G20 diharapkan dapat berkolaborasi memimpin upaya global dalam mempromosikan investasi berkelanjutan dan energi terbarukan dengan menerapkan perangkat kebijakan (toolkit) untuk mendukung pemulihan ekonomi global yang berkelanjutan, tangguh, dan inklusif.
"Seperti apa yang telah disampaikan oleh Menteri Investasi di pertemuan sebelumnya, beliau menekankan supaya ada kesepakatan mengenai perangkat kebijakan, best practices, dan lesson learned. Selain itu, mengenai pentingnya kolaborasi dan kerja sama antara semua negara anggota yang sangat dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi global," ujarnya.
Riyatno menjelaskan beberapa inisiatif yang bisa dikolaborasikan bersama menurut UNCTAD (The United Nations Conference on Trade and Development) seperti skema promosi outward investment (investasi ke luar negeri), mendorong diseminasi teknologi energi terbarukan, kerja sama melalui pasar karbon, instrumen fasilitasi investasi, dan bantuan teknis.
Baca juga: KTT G20 dan harapan Zelenskyy bagi perdamaian Ukraina
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono selaku Chair TIIWG G20 mengungkapkan dalam rangkaian persidangan ini, masing-masing perwakilan negara G20 dan tamu undangan diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan terkait isu investasi berkelanjutan.
"Banyak masukan yang mengemuka di sini, sangat bervariasi. Tapi sejauh ini menunjukkan sinyal yang positif dalam mendukung penyelesaian isu-isu yang menjadi fokus pada TIIWG kali ini," kata Djatmiko.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, Indonesia selaku Presidensi G20 tahun 2022, berkolaborasi dengan UNCTAD akan menyebarkan kuisioner kepada seluruh negara anggota G20. Hal ini dilakukan untuk membuka ruang selebar-lebarnya guna mendapatkan masukan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan investasi berkelanjutan.
Berita Terkait
Pertemuan Kedua TIIWG G20 ditutup Kirab Budaya
Kamis, 7 Juli 2022 20:17
Ratusan perwakilan G20 ikut serta Kirab TIIWG
Selasa, 5 Juli 2022 20:36
Kementerian Investasi siap pertemuan kedua TIIWG G20
Minggu, 3 Juli 2022 14:07
Menteri PANRB apresiasi reformasi birokrasi Kemenko Marves
Jumat, 11 Oktober 2024 5:42
Kemenkominfo dan Google mendiskusikan potensi investasi pusat data
Kamis, 3 Oktober 2024 20:39
KKP segel dua resor hasil investasi asing
Kamis, 19 September 2024 15:57
Kemen Investasi catat terbitkan 10 juta izin usaha lewat OSS
Senin, 19 Agustus 2024 5:29
BKPM kembali usulkan insentif pajak
Kamis, 15 Agustus 2024 17:24