Denpasar (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Bali untuk pertama kalinya memperingati hari berdirinya lembaga pada 19 Agustus mengingat sebelumnya HUT Kemenkumham diperingati tiap 30 Oktober.
Kepala Kanwil (Kakanwil) Kemenkumham Bali Anggiat Napitupulu saat memimpin upacara di halaman Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, Jumat, menjelaskan penetapan hari lahir Kementerian Hukum dan HAM yang baru itu merupakan hasil pengkajian dan upaya meluruskan sejarah.
“Ini hari yang istimewa bagi jajaran Kementerian Hukum dan HAM, karena untuk pertama kalinya, Kementerian Hukum dan HAM merayakan ulang tahunnya pada 19 Agustus, yang semula pada 30 Oktober,” kata Anggiat membacakan sambutan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat upacara.
Kakanwil Kemenkumham Bali itu lanjut menjelaskan pergantian tanggal itu telah melalui proses riset yang panjang, penelusuran dokumen sejarah dan bukti-bukti otentik, serta wawancara pada sesepuh. “(Pergantian tanggal) ini dapat dipertanggungjawabkan,” kata Anggiat.
Selepas upacara, Anggiat menyampaikan tahun ini Kemenkumham memperingati HUT ke-77. “Ini ulang tahun yang ke-77 sama dengan HUT RI, karena 2 hari setelah merdeka, dalam pembentukan kabinet, (pos kementerian) yang dibentuk salah satunya adalah Departemen Kehakiman,” kata Kakanwil Kemenkumham Bali.
Baca juga: 2.093 narapidana di NTB menerima remisi di Hari Kemerdekaan RI
Baca juga: Kemenkumham NTB buka layanan terpadu legalitas perusahaan mikro
Ia pun berharap HUT Ke-77 Kemenkumham menjadi momentum bagi para pegawai, yang juga disebut Insan Pengayoman, untuk lebih solid, dan bekerja profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif (PASTI).
Peringatan HUT Kemenkumham, yang disebut juga Hari Dharma Karyadhika (HDKD), di Bali juga diisi dengan pemberian piagam penghargaan untuk tiga mitra kerja Kemenkumham Bali, yaitu Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara (BKN) Denpasar, Rindam IX/Udayana Denpasar, dan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Bali.
Anggiat menjelaskan penghargaan itu merupakan bentuk apresiasi terhadap kerja sama yang telah berjalan antara Kemenkumham Bali dan mitra kerjanya. Dia menambahkan Kemenkumham Bali pun telah menerima manfaat dari kerja sama tersebut.
Contohnya, Rindam IX/Udayana membantu Kemenkumham Bali menggelar tes kesehatan dan tes fisik saat proses rekrutmen calon aparatur sipil negara. Kemudian, Kantor Regional X BKN Denpasar membantu memfasilitasi tes berbasis komputer (CAT) selama proses rekrutmen berlangsung.
Terakhir, Anggiat menyampaikan pihaknya turut memberi piagam penghargaan kepada Ikatan Notaris karena salah satu fungsi Kemenkumham adalah pengawasan dan pembinaan terhadap notaris. Kerja pengawasan dan pembinaan itu dapat dilakukan oleh Kemenkumham berkat kerja sama dengan Ikatan Notaris.
