Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta stok bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan terjamin aman sehingga aktivitas melaut tidak terganggu.
Menteri Trenggono saat mengecek ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk para nelayan di TPI Tawang, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Minggu, mengatakan pendistribusian BBM subsidi untuk nelayan juga harus tepat sasaran.
"Dari hasil pengecekan di lapangan, kita melihat SPBN tadi tidak beroperasi. Informasi dari Pak Bupati karena kuota BBM bersubsidinya terbatas. Nelayan tadi juga menyampaikan keluhan soal solar," kata Trenggono dalam keterangan persnya.
Menteri Trenggono menerangkan pihaknya terus berkoordinasi dengan PT Pertamina dan BPH Migas terkait pemenuhan pasokan BBM bersubsidi untuk nelayan di Indonesia. "Kita sudah list dan kita sudah sampaikan ke BPH Migas dan Pertamina, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama sudah bisa teratasi," katanya.
Selain itu, dia juga meminta kepolisian melakukan pengawasan optimal untuk menjamin penyaluran BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh nelayan yang berhak. Pengawasan ketat harus dilakukan mengantisipasi terjadinya kecurangan penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan.
Baca juga: 10.900 nelayan NTB teregistrasi penangkap benih lobster
Baca juga: Kementerian KKP jaring 200 calon wirausaha baru sektor perikanan
"Untuk wilayah Jateng, Pak Kapolda tadi sudah sampaikan siap melakukan pengawasan optimal dengan menurunkan tim ke lapangan termasuk ke SPBN. Ini untuk menjamin penyaluran BBM subsidi untuk nelayan aman dan benar-benar sampai ke nelayan langsung," katanya.
Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfhi memastikan pihak kepolisian akan mengawasi distribusi BBM bersubsidi ke para nelayan tepat sasaran. Pihaknya juga sudah membantu satuan tugas (satgas) terkait pengawasan BBM bersubsidi ini.
"Di seluruh jajaran baik itu di tingkat kilang, POM bensin, anggota kita sudah tersebar. Apakah SPBU itu kekurangan, apakah supply-nya berlebihan, atau ada yang bermain-main," katanya.
Berita Terkait
KKP dan MSC sinergi kembangkan sertifikasi ecolabel
Kamis, 28 November 2024 5:59
Ekonomi Biru wujudkan Indonesia setara dengan negara maju
Jumat, 27 September 2024 7:01
Tilapia farming in lakescan pollute environment, minister says
Kamis, 20 Juni 2024 7:34
Menu ikan pada program makan gratis harus tematik
Senin, 3 Juni 2024 7:10
Menteri Trenggono serahkan kapal rampasan
Minggu, 31 Maret 2024 19:25
PIT diprioritaskan untuk pengusaha penangkap ikan
Kamis, 14 Maret 2024 19:35
Menteri KKP meminta Pemkot Bima kembangkan potensi maritim
Rabu, 15 November 2023 17:26
KKP fasilitasi investor untuk budi daya lobster
Kamis, 31 Agustus 2023 19:32