Lombok Tengah (ANTARA) - Komandan Distrik Militer (Dandim) 1620/Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat Letkol Kav Andi Yusuf Kertanegara mengingatkan kepada seluruh prajurit untuk menjaga netralitas pada pemilihan kepala desa (pilkades) yang berlangsung 26 Februari 2025 di daerah setempat.
"Prajurit TNI harus selalu bersikap netral dan tidak berpihak pada calon manapun. Kita harus tetap menjaga profesionalisme dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI," kata Letkol Kav Andi Yusuf Kertanegara saat upacara bendera yang diikuti oleh seluruh prajurit dan PNS baik perwira Bintara dan tamtama di lapangan apel sederhana Makodim di Lombok Tengah, Senin.
Ia mengatakan personel TNI memiliki tugas untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat baik dari pusat hingga ke daerah tanpa terlibat dalam politik praktis.
Baca juga: Panitia Pilkades Serentak 2025 di Lombok Tengah mulai dibentuk
Pelaksanaan pilkades yang akan dilaksanakan serentak di sejumlah desa di Lombok Tengah merupakan ajang demokrasi yang harus berjalan dengan aman, damai, dan lancar.
"Tahun ini ada 24 desa di 11 kecamatan yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa serentak," katanya.
Oleh karena itu, peran serta TNI khususnya Babinsa selaku aparat kewilayahan sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban, namun tanpa terlibat dalam kegiatan politik praktis.
"TNI adalah alat negara yang bersifat netral, yang hanya bertugas untuk menjaga agar pilkades dapat berjalan dengan jujur, adil, dan aman tanpa ada gangguan," katanya.
Baca juga: Begini syarat terbaru menjadi calon kepala desa di Lombok Tengah
Selain itu, Dandim juga mengingatkan seluruh prajurit untuk selalu mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku, serta mengedepankan sikap profesional dalam setiap tugas yang diberikan.
"Jangan ada yang terprovokasi atau terlibat dalam tindakan yang dapat merusak citra TNI maupun mendukung salah satu calon. Kita harus menunjukkan bahwa TNI adalah penjaga keutuhan bangsa dan negara," tambahnya.
Sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan, Kodim 1620/Lombok Tengah juga telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi potensi gangguan keamanan selama pelaksanaan pilkades.
"Terutama mulai dari masa persiapan maupun pelaksanaan pilkades pada 26 Februari 2025 dan harus terus kami analisa sebagai bahan antisipasi hal hal yang mungkin terjadi," katanya.
Baca juga: Perda Pilkades sistem e-voting di Lombok Tengah sedang dibahas
Baca juga: Pilkades di Lombok Tengah diusulkan menggunakan e-voting
Baca juga: Perda Pilkades 2024 Lombok Tengah direvisi
