Badung, Bali (ANTARA) - Pertemuan para menteri buruh dan tenaga kerja G20 atau Labour and Employment Ministers’ Meeting (LEMM) menghasilkan lima dokumen kesepakatan salah satunya terkait peningkatan kapasitas dengan pelatihan vokasi berbasis komunitas.
"Pertemuan LEMM tadi menghasilkan berbagai output penting G20 bidang ketenagakerjaan," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam konferensi pers usai penutupan LEMM G20 di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Rabu.
Menaker menjelaskan bahwa dokumen yang pertama adalah "Action Plan on Accelerating and Monitoring the G20 Principles for the Labour Market Integration of Persons with Disabilities" yang berisi kesepakatan para anggota untuk mengakselerasi kelompok penyandang disabilitas untuk masuk ke dalam pasar kerja yang inklusif.
Dokumen itu juga berisi kesepakatan terkait pengawasan implementasi berdasarkan daftar indikator yang akan dianalisis dan disampaikan International Labour Organization (ILO) dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang dilaporkan empat tahun sekali.
Dokumen kedua adalah "The G20 Policy Recommendations for Sustainable Growth and Productivity in Human Capacity Development through Strengthening Community-Based Vocational Training" yang berisi kesepakatan untuk peningkatan kapasitas dan produktivitas SDM melalui pelatihan vokasi berbasis komunitas atau Community Based Vocational Training (CBVT).
"Penting untuk dicatat, CBVT ini merupakan program BLK Komunitas yang menjadi unggulan kita, yang kita bawa ke G20 dan dunia untuk menjadi tawaran pendekatan pelatihan vokasi yang inklusif dan berkelanjutan," kata Ida.
Baca juga: Mencari jalan budaya menuju pemulihan dan kehidupan berkelanjutan
Baca juga: Finding cultural routes to recovery, sustainable living
Dokumen ketiga "Policy Recommendation on Promoting Entrepreneurship and Supporting MSMEs as a Job Creation Instrument" yang berisi kesepakatan komitmen untuk mendukung perluasan kesempatan kerja yang inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan dan dukungan terhadap program kewirusahaan dan UMKM.
Sedangkan dokumen keempat adalah "G20 Policy Principles on Adapting Labour Protection for More Effective Protection and Increased Resilience for All Workers" berisi kesepakatan anggota G20 untuk memberikan perlindungan tenaga kerja yang adaptif bagi semua pekerja.
Lalu, dokumen kelima adalah "Update of the G20 Skills Strategy" berisi kesepakatan mengembangkan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi. Sehingga dapat memastikan setiap warga negara mendapatkan pendidikan dasar yang layak, dan akses peningkatan keterampilan secara terus menerus agar selalu relevan dengan perubahan pasar kerja, termasuk melalui pelatihan vokasi berbasis komunitas.
"Keseluruhan dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi panduan pertimbangan pengambilan kebijakan ketenagakerjaan dan tentu dapat diimplementasikan, tidak hanya bagi negara-negara G20 namun juga negara-negara berkembang," demikian Ida Fauziyah.
Pertemuan para Menaker G20 hasilkan lima dokumen kesepakatan
Menaker RI Ida Fauziyah (tengah) berfoto bersama para menteri buruh dan tenaga kerja anggota G20 dan negara undangan usai pertemuan LEMM G20 di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Rabu (14/9/2022) (FOTO ANTARA/Prisca Triferna)
