"Pembangunan infrastruktur menempati ranking pertama kepuasan publik kepada Jokowi," kata Adi Prayitno yang menjabat Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, di Jakarta, Jumat.
Oleh karena itu, kata dia, menyerang Presiden Jokowi dengan isu terkait infrastruktur merupakan sebuah kesalahan atau tindakan "blunder". "Jadi, AHY (Ketua Umum DPP Partai Demokrat) salah isu kalau serang Jokowi di bidang infrastruktur," kata Adi.
Dalam Rapimnas Partai Demokrat beberapa waktu lalu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyindir kinerja Pemerintahan Jokowi dalam membangun infrastruktur. AHY ketika itu menyebut kebanyakan infrastruktur telah dibangun terlebih dahulu oleh Pemerintahan Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pemerintahan Jokowi dikatakan tinggal meresmikan atau seremoni gunting pita.
"Dua periode Jokowi, pembangunan jalan tol sepanjang 1.540,1 kilometer di seluruh Indonesia dapat diselesaikan dalam kurun waktu tujuh tahun. Pembangunan pada masa SBY sepanjang 189,2 KM jalan tol baru rampung setelah 10 tahun," ucapnya.
Tidak hanya jalan tol, lanjut Adi, Presiden Jokowi juga membangun 29 bandara. Sedangkan SBY, 10 tahun menjabat hanya bisa membangun 24 bandara. Di era Jokowi, katanya, sebanyak 12 bendungan selesai dibangun dalam kurun waktu tujuh tahun pemerintahan, sedangkan 27 bendungan ditargetkan selesai pada 2024. Pada masa SBY, hanya mampu membangun 14 bendungan.
Baca juga: FPTI melapor Presiden Jokowi terkait kesiapan Piala Dunia Panjat Tebing IFSC
Baca juga: Presiden Jokowi sambut prestasi Timnas Sepak Bola Amputasi
Baca juga: FPTI melapor Presiden Jokowi terkait kesiapan Piala Dunia Panjat Tebing IFSC
Baca juga: Presiden Jokowi sambut prestasi Timnas Sepak Bola Amputasi
Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini menyebutkan pemerintah bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Menurutnya, keberhasilan pemerintah dalam membangun tak lepas dari dukungan rakyat. Dia mengatakan kepemimpinan di negeri ini harus berkelanjutan dan apa yang sudah digagas pemerintah sebelumnya dilanjutkan pemerintah berikutnya, hal itu menjadi sebuah kewajaran.
"Tentunya, kita semakin matang dalam berdemokrasi dan bernegara. Semua yang dikerjakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan buat tunjukkan siapa paling hebat. Kecuali, memang yang dicari memang tepuk tangan, ya silakan saja," kata Faldo.
