Mataram, 20/6 (ANTARA) - Aparat gabungan dari unsur pemerintah dan satuan TNI-Polri sepakat untuk bersama-sama menyikapi praktik pungutan liar (pungli) di kawasan Bandara Internasional Lombok (BIL) yang dipicu oleh perebutan aksi penumpang.
"Sudah disepakati dalam rapat koordinasi, masalah itu akan disikapi aparta gabungan sehingga segera dibangun pos terpadu yang ditempati personil TNI AU, polri dan unsur pemerintah daerah," kata Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Nusa Tenggara Barat (NTB) Ridwan Syah, di Mataram, Rabu.
Ia mengatakan, belakangan ini mencuat pungli di kawasan BIL yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu terhadap pengguna kendaraan yang menjemput penumpang di bandara itu.
Praktik pungli itu berupa ulah kelompok masyarakat tertentu yang memaksakan penumpang pesawat peserta Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), 17-23 Juni 2012, di Mataram, yang berasal dari berbagai daerah, untuk menggunakan kendaraan pemandu moda BIL yang mereka sediakan.
Kendaraan jemputan itu merupakan pesanan peserta FLS2N dari berbagai daerah, melalui Even Organizer (OE) yang mereka hubungi.
Saat rombongan peserta FLS2N itu hendak menumpangi kendaraan jemputan itu, mereka dihadang oleh kelompok tertentu, hingga terjadi pungli karena tetap menggunakan kendaraan jemputan.
Beredar kabar, kelompok masyarakat tertentu itu juga akan melarang mobil sewaan menjemput penumpang bandara peserta Hari Keluarga yang akan dipusatkan di Mataram, 27 Juni hingga 2012 yang jumlahnya mencapai belasan ribu orang, agar kendaraan yang mereka sediakan dimanfaatkan.
Aksi pungli itu telah menyebar hingga diketahui peserta Hari Keluarga dari Provinsi Yogyakarta, yang kemudian dikonfirmasi kepada para pengelola usaha pariwisata di wilayah NTB, hingga masalah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi.
Ridwan mengatakan, dalam rapat koordinasi itu General Manager (GM) PT Angkasa Pura I BIL Pujiono, telah mengungkapkan permasalahan tersebut yang kemudian tersimpulkan bahwa kelompok masyarakat tertentu yang bermukim di lingkar bandara patut diberdayakan.
"Ada permasalahan sosial di sana, sehingga harus disikapi secara terpadu agar tidak mengganggu tamu-tamu yang hendak mengikuti kegiatan nasional di Mataram," ujar Ridwan mengutip penjelasan GM Angkasa Pura I BIL.
Sebenarnya, kata Ridwan, upaya tersebut sudah pernah dilakukan, yakni warga di sekitar lingkar BIL telah diajak bergabung dalam usaha jasa pemandu moda yakni taksi bandara, sekaligus membatasi izin operasional taksi baru agar pengelola taksi yang sudah ada terberdayakan.
Justru kelompok warga tertentu yang terindikasi melakukan pungli itu bukan pengelola usaha jasa transportasi. Dari 58 orang yang melakukan aksi dan diajak berdialog hanya tiga orang yang menekuni usaha jasa transportasi.
"Itu berarti ada permasalahan sosial di kalangan warga lingkar bandara, sehingga disikapi secara terpadu oleh aparat gabungan. Tentu kami mengajak semua pihak untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan even besar di daerah ini," ujar Ridwan. (*)