Mataram, 10/7 (ANTARA) - Anggota DPRD bersama sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membahas berbagai persoalan bidang pertanian terutama yang berkaitan dengan kian berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan.
Pertemuan yang membahas berbagai upaya dalam rangka menjaga ketahanan pangan tersebut digelar di Kantor Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi NTB di Mataram, Selasa.
Sekretaris Komisi II DPRD NTB Mori Hanafi mengatakan alih fungsi lahan pertanian tidak bisa dihindari seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi NTB yang memberikan daya tarik tersendiri bagi para investor untuk berinvestasi.
"Dampak dari pertumbuhan ekonomi itu tidak saja dari sisi pendapatan masyarakat, tapi juga memiliki efek berkurangnya lahan pertanian untuk keperluan bangunan untuk kegiatan bisnis, perkantoran dan pemukiman," katanya.
Di satu sisi, kata dia, tingkat produktivitas tanaman pangan, terutama padi masih stagnan. Kondisi itu tentu menjadi kekhawatiran di tengah tergerusnya lahan pertanian produktif.
"Harus ada upaya untuk mengatasi persoalan alih fungsi lahan pertanian, mengingat NTB adalah salah satu lumbung pangan nasional,' ujarnya.
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura H Abdul Maad, mengatakan, alih fungsi lahan pertanian di NTB dalam lima tahun terakhir mencapai 2.700 hektare (ha).
"Khusus di Kota Mataram, kata dia, alih fungsi lahan pertanian produktif mencapai 30 ha per tahun sehingga lahan sawah produktif yang masih tersisa saat ini hanya sekitar 2.200 ha," katanya.
Untuk mengantisipasi menurunnya produksi padi sebagai dampak dari alih fungsi lahan pertanian, kata Maad, pihaknya sudah melakukan pencetakan sawah baru seluas 1.000 ha pada 2011.
Sementara program pencetakan sawah baru pada 2012 mencapai 4.700 ha yang tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, NTB.
Pihaknya juga terus mengoptimalkan program Sekolah Lapang Pertanian Tanaman Terpadu (SLPTT) untuk mewujudkan target produksi padi pada 2012 sebanyak 2,1 juta ton gabah kering giling (GKG).
Melalui SLPTT tersebut diharapkan tingkat produktivitas tanaman padi bisa meningkat dari sebelumnya rata-rata hanya lima ton per ha menjadi tujuh ton per ha.
"Angka ramalan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat produktivitas tanaman padi di NTB sekitar 4,95 ton. Untuk itu, bagi penyuluh pertanian lapangan yang berhasil meningkatkan produktivitas padi di wilayah kerjanya akan mendapatkan penghargaan," katanya.
Pertemuan membahas kondisi pertanian tersebut juga diikuti oleh Kepala BKP NTB Hj Husnanidiaty Nurdin, Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) NTB Rusdiyanto, kalangan akademisi dari Universitas Mataram dan sejumlah pengusaha beras dari Pulau Lombok. (*)