Jakarta (ANTARA) - Deputi VI Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan Pelabuhan Sanur, Provinsi Bali yang telah diresmikan 9 November 2022 menjadi bukti percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Wahyu yang juga Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menjelaskan pelabuhan tersebut mulanya akan beroperasi pada tahun 2023, tetapi setelah diresmikan, Pelabuhan Sanur dapat melayani penumpang mulai kuartal IV 2022.
"Sementara itu untuk rencana pengembangan jangka pendek, Pelabuhan Sanur diproyeksikan akan melayani naik turun penumpang sebanyak 1,8 juta orang," katanya dalam keterangan resmi, Jumat.
Adapun untuk jangka panjang, pelabuhan tersebut direncanakan akan melayani sebanyak 4,5 juta penumpang. Pelabuhan Sanur akan memperkuat konektivitas antar pulau dan berperan dalam kunjungan wisatawan, khususnya pada Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Ceningan atau kawasan Segitiga Emas Bali.
"Selain itu tentunya juga untuk mengakomodasi peningkatan kunjungan wisatawan di Provinsi Bali sebagaimana amanat Presiden Jokowi yaitu memastikan Provinsi Bali menjadi tujuan wisata utama di Indonesia,” ungkap Wahyu.
Pelabuhan Sanur merupakan salah satu infrastruktur yang penting untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur yang mencakup 41,26 hektare lahan. KEK Sanur diharapkan akan menarik investasi dengan total Rp10,2 triliun hingga 2028, serta menyerap tenaga kerja sebanyak 43.647 orang pada 2045.
Baca juga: Embung Sanur Bali jadi destinasi wisata baru
Baca juga: Dinkes Denpasar dukung pembangunan rumah sakit KEK Sanur
Sebanyak 4-8 persen pasien Warga Negara Indonesia (WNI) yang berobat keluar negeri atau sekitar 123 ribu hingga 240 ribu orang diharapkan dapat beralih berobat ke KEK Sanur pada 2030 mendatang.
Hingga 2045 pembangunan KEK Sanur pun diharapkan dapat menghemat devisa hingga Rp86 triliun dan menambah devisa pada periode yang sama mencapai Rp19,6 triliun.
