Mataram, 14/11 (ANTARA) - Deputi Gubernur Bank Indonesia Ardhayadi Mitroatmodjo, mengatakan kontribusi Bali dan Nusa Tenggara dalam pembentukan produk domestik bruto(PDB) nasional pada triwulan II 2012 masih relatif rendah yakni 2,63 persen.
"Kontribusi Bali dan Nusa Tenggara terhadap pembentukan PDB pada triwulan II 2012 masih jauh di bawah Jawa sebesar 57,5 persen, Sumatera 23,6 persen, Kalimantan 8,29 persen dan wilayah Timur Indonesia 6,13 persen," katanya di Mataram, Rabu.
Menurut Ardhayadi, masih rendahnya peranan wilayah Bali-Nusra dalam pembentukan PDB nasional mengindikasikan adanya kebutuhan untuk mengakselerasikan pembangunan ekonomi wilayah itu yang tertinggal.
Padahal wilayah Bali-Nusra mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah terutama sektor pertanian, kelautan dan perikanan serta pertambangan.
Kondisi ini menjadi fenomena yang terjadi pula di wilayah-wilayah lain di luar Jawa dan Sumatera, terutama di kawasan Timur Indonesia.
Menyikapi kondisi tersebut, kata dia, dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39/2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), diharapkan dapat mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional.
"Pembentukan KEK akan berperan untuk menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, menggali potensi ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing produk unggulan daerah sehingga dapat bersaing di dunia internasional," ujarnya.
Terkait hal itu, kata Ardhayadi, untuk memperkuat perekonomian domestik, perlu dikembangkan industri hilir yang dapat mengolah komoditas primer di daerah sehingga mampu menciptakan nilai tambah.
Untuk itu, perlu dipenuhi beberapa persyaratan, yaitu tersedianya infrastruktur dasar yang meliputi rencana tata ruang yang jelas, penyediaan energi dan air bersih, serta terbukanya akses masuk untuk pengelolaan industri.
Dengan adanya pengembangan KEK, ia menilai, akan sangat mendorong pembangunan ekonomi secara merata di seluruh Indonesia.
Dengan demikian, akan terdapat keseimbangan antara pembangunan ekonomi di kawasan Indonesia Barat dan Indonesia Timur.
"Untuk itu saya minta kepada kantor-kantor perwakilan BI di daerah berperan aktif dalam mendukung berbagai kebijakan pemerintah daerah, melalui tiga pilar tugas BI di bidang moneter, perbankan dan sistem pembayaran, sehingga KEK dapat terwujud," ujarnya.
(*)
