Mataram (ANTARA) - Bendahara Kelompok Masyarakat (Pokmas) Repok Jati Kuning Indrianto, terdakwa dalam perkara korupsi dana program rumah tahan gempa (RTG) di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, divonis 5 tahun penjara.
Dalam sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Mataram, Rabu, majelis hakim juga memvonis hukuman denda terhadap terdakwa Indrianto senilai Rp300 juta subsider 4 bulan penjara.
"Turut membebankan terdakwa Indrianto membayar uang pengganti kerugian negara Rp445 juta," kata Hakim Ketua I Ketut Somanasa.
Apabila terdakwa tidak mampu bayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sejak putusan inkrah, lanjut majelis hakim, harta benda terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi nilai uang pengganti. Selanjutnya, apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, terdakwa wajib mengganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun 6 bulan penjara.
Putusan majelis hakim ini sesuai dengan tuntutan jaksa yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar dakwaan primer, Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Hakim turut menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan. Selain itu, seluruh barang bukti dalam perkara ini diminta dikembalikan kepada penyidik.
Uang titipan dari terdakwa senilai Rp16,7 juta diminta hakim untuk dikembalikan kepada penyidik sebagai bahan kelengkapan penyidikan lanjutan.
Pertimbangan hakim menjatuhkan vonis demikian sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa menggunakan uang yang muncul sebagai kerugian negara ini untuk berjudi.
Selain itu, terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam program pemerintah memulihkan situasi masyarakat pascabencana gempa bumi yang terjadi pada tahun 2018.
Pokmas Repok Jati Kuning untuk Desa Sigerongan, Kabupaten Lombok Barat, pada tahun 2018 mendapatkan bantuan Rp1,79 miliar untuk 70 kepala keluarga yang terdampak bencana. Bantuan tersebut untuk perbaikan dan pembangunan rumah warga terdampak.
Pencairan melalui tiga tahap. Tahap pertama disalurkan Rp500 juta, tahap kedua disalurkan Rp750 juta, dan tahap ketiga disalurkan Rp90 juta.
Namun, setelah pemerintah mencairkan anggaran hingga masuk ke kantong pokmas, sejumlah warga yang terdaftar sebagai penerima tidak kunjung mendapatkan bantuan.
Terungkap uang tersebut telah dinikmati oleh terdakwa Indrianto yang berperan sebagai bendahara pokmas. Hal itu pun yang mengakibatkan proyek RTG di wilayah tersebut terhambat.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Terdakwa korupsi dana rumah tahan gempa Lombok divonis 5 tahun
Berita Terkait
KPK menunggu salinan putusan kasasi MA untuk Bupati Mimika-Papua
Selasa, 2 April 2024 18:12
MA ubah putusan perkara korupsi PPK RSUD Praya Lombok Tengah
Senin, 25 Maret 2024 16:31
Hakim MA pangkas hukuman mantan Direktur RSUD Praya jadi 7,5 tahun
Senin, 18 Maret 2024 16:19
Kejati NTB ajukan kasasi terkait putusan banding Po Suwandi
Jumat, 8 Maret 2024 19:31
MA tolak kasasi dua terdakwa korupsi program saprodi Bima
Kamis, 7 Maret 2024 16:09
MA tolak kasasi mantan Kadistan Bima terkait korupsi saprodi
Kamis, 7 Maret 2024 16:07
Hakim banding ubah pidana uang pengganti Kacab AMG menjadi Rp18,7 miliar
Selasa, 5 Maret 2024 16:59
Hakim putuskan Dirut AMG jadi tahanan kota
Selasa, 5 Maret 2024 16:50