PEMPROV NTB SERAHKAN DP4 PEMILU 2014 KE KPU

id

Mataram, 7/2 (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyerahkan dokumen Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk kepentingan Pemilu 2014, kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi.

Dokumen DP4 Pemilu 2014 itu diserahkan Wakil Gubernur NTB H Badrul Munir, kepada Ketua KPU Provinsi NTB Fauzan Khalid, dihadapan pimpinan DPRD NTB, dan perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provinsi NTB, di Mataram, Kamis.

Penyerahan dokumen DP4 itu disertai penandatanganan berita cara oleh kedua belah pihak, di hadapan para tamu undangan.

Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB Bachrudin melaporkan, penyerahan DP4 ke KPU NTB itu merupakan tindaklanjut dari penyerahan serupa oleh Mendagri kepada Ketua KPU di tingkat pusat, yang direalisasi 2 Februari 2013.

"Hari ini secara serentak pemerintah provinsi di Indonesia menyerahkan DP4 ke KPU setempat, dan juga dilkukan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada KPU setempat secara serentak," ujarnya.

Bachrudin mengatakan, data DP4 yang diserahkan itu sudah melewati proses verifikasi di Direktorat Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).

Data itu kemudian akan diverifikasi lebih lanjut oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu hingga menghasilkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Pada DP4 untuk Pemilu 2014 ini, penduduk NTB terdata sebanyak 3.881.730 jiwa. Jika dikaitkan dengan DP4 untuk kepentingan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2013-2018, maka terjadi pengurangan sebanyak 36.244 jiwa," ujarnya.

Pada 10 Oktober 2012, Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi menyerahkan dokumen DP4 dan Data Agregat per Kecamatan (DAK2) untuk kepentingan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB kepada Ketua KPU NTB.

DAK2 dan DP4 yang diserahkan itu juga tengah diolah oleh KPU NTB beserta jajarannya menjadi DPS dan DPT, untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode lima tahun berikutnya.

Jumlah penduduk NTB berdasarkan DAK2 itu tercatat sebanyak 5.416.473 jiwa, dan berdasarkan DP4 tercatat sebanyak 3.917.974 jiwa.

Terbanyak di Kabupaten Lombok Timur yakni DAK2 sebanyak 1.272.103 jiwa, dan DP4 sebanyak 954.078 jiwa, dan terkecil di Kabupaten Sumbawa Barat yakni DAK2 sebanyak 151.680 jiwa dan DP4 sebanyak 112.595 jiwa.

Bachrudin mengatakan, Kemdagri telah melakukan penghapusan data ganda pada DP4 yang lalu di semua provinsi di Indonesia, sehingga menghasilkan DP4 terbaru yang diserahkan ke KPU provinsi dan kabupaten/kota secara serentak itu.

"Data ganda sudah dibersihkan oleh Kemdagri, dan diverifikasi sesuai perekaman KTP elektronik, sehingga data ini dianggap valid untuk dijadikan acuan penyusunan DPS dan DPT untuk Pemilu 2014," ujarnya.

Penyerahan DP4 untuk kepentingan Pemilu 2014 itu, mengacu kepada surat edaran Mendagri Nomor: 470/3264/SJ yang ditandatangani Gamawan Fauzi, pada 29 Agustus 2012.

Sesuai surat edaran Mendagri berisi petunjuk penyiapan data kependudukan untuk Pemilu 2014, yang ditujukan kepada para gubernur dan bupati/wali kota di seluruh Indonesia, jadwal penyiapan DAK2 dimulai pada minggu pertama September 2012 hingga 29 November 2012, atau sampai tahapan pemantapan persiapan penyerahan data tersebut kepada KPU, KPU provinsi dan kabupaten/kota.

Sedangkan jadwal penyiapan DP4 oleh pemerintah dan pemerintah daerah, dimulai paling lambat 5 Januari 2013.

Data kependudukan yang disiapkan itu, merupakan database kependudukan yang sudah diintegrasikan dengan data hasil perekaman KTP elektronik atau e-KTP.

Pada kesempatan itu, Ketua KPU Provinsi NTB Fauzan Khalid mengatakan, data DP4 terbaru itu jauh lebih proporsional dibanding DP4 sebelumnya (untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB).

"Ada pembersihan data ganda terkait aktualisasi database kependudukan melalui program e-KTP , dan hasil dari kerja keras pemerintah daerah dalam mengkomunikasikan pemutakhiran data kependudukan," ujar Fauzan. (*)


Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.