PEMPROV NTB MINTA KPU CERMAT VERIFIKASI DP4

Mataram, 8/2 (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) di wilayah itu agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.

"KPU harus lebih cermat dalam verifikasi DP4 karena terjadi perbedaan yang cukup menyolok antara DP4 pilkada NTB 2013 dengan DP4 Pemilu 2014," kata Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB Bachrudin, di Mataram, Jumat.

Ia mengatakan, DP4 untuk Pemilu 2014 yang diserahkan Pemerintah Provinsi NTB kepada KPU NTB, pada Kamis (7/2), sebanyak 3.881.730 jiwa.

Sementara DP4 untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2013-2018 yang diserahkan Pemprov NTB kepada KPU NTB, pada 10 Oktober 2012, sebanyak 3.917.974 jiwa.

Dengan demikian, terjadi selisih kurang sebanyak 36.244 jiwa antara DP4 Pemilu 2014 dan DP4 pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.

"Logisnya semestinya bertambah karena pemilihan gubernur dilakukan di 2013 dan Pemilu 2014 setahun kemudian, ini malah DP4 Pemilu 2014 yang berkurang, sehingga KPU harus cermat dalam verifikasi DP4 2013 dan semoga bisa karena sedang dalam tahapan verifikasi oleh KPU beserta jajarannya," ujarnya.

Bachrudin mengatakan, DP4 Pemilu 2014 itu telah sudah melewati proses verifikasi di Direktorat Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), kemudian diserahkan ke Pemerintah Provinsi NTB, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk selanjutnya diserahkan ke KPU provinsi dan kabupaten/kota secara serentak pada 7 Februari 2012.

KPU provinsi dan kabupaten/kota di wilayah NTB, tentunya akan melakukan verifikasi lebih lanjut sebagai penyelenggara Pemilu 2014 hingga menghasilkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Sekarang ini pun KPU provinsi dan kabupaten/kota di wilayah NTB juga tengah melakukan verifikasi DP4 untuk kepentingan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Ada baiknya kedua DP4 itu disinkronkan agar DPS dan DPT untuk pilkada lebih valid," ujarnya.

Rincian DP4 2013 (untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur) dan DP4 untuk Pemilu 2014 tersaji menurut kabupaten/kota di 10 daerah otonom.

Untuk Kota Mataram DP4 2013 sebanyak 315.362 jiwa, sementara DP4 Pemilu 2014 sebanyak 302.261 jiwa atau berkurang 13.101 jiwa.

Kota Bima DP4 2013 sebanyak 111.977 jiwa, sementara DP4 2014 sebanyak 103.510 jiwa, atau berkurang sebanyak 8.467 jiwa.

Kabupaten Lombok Barat DP4 2013 sebanyak 541.146 jiwa, sementara DP4 2014 sebanyak 596.391 jiwa, atau bertambah sebanyak 55.245 jiwa.

Kabupaten Lombok Utara DP4 2013 sebanyak 164.289 jiwa, sementara DP4 2014 sebanyak 169.049 jiwa, atau bertambah sebanyak 4760 jiwa. Kabupaten Lombok Tengah DP4 2013 sebanyak 695.077 jiwa, sementara DP4 2014 sebanyak 819.120 jiwa, atau bertambah sebanyak 124.043 jiwa.

Kabupaten Lombok Timur DP4 2013 sebanyak 976.198 jiwa, sementara DP4 2014 sebanyak 903.815 jiwa, atau berkurang sebanyak 72.383 jiwa.

Kabupaten Sumbawa Barat DP4 2013 sebanyak 105.395 jiwa, sementara DP4 2014 sebanyak 99.211 jiwa, atau berkurang sebanyak 6.184 jiwa.

Kabupaten Sumbawa DP4 2013 sebanyak 385.551 jiwa, sementara DP4 2014 sebanyak 366.187 jiwa, atau berkurang sebanyak 19.364 jiwa.

Kabupaten Dompu DP4 2013 sebanyak 195.830 jiwa, sementara DP4 2014 sebanyak 172.868 jiwa, atau berkurang sebanyak 22.962 jiwa.

Kabupaten Bima DP4 2013 sebanyak 427.149 jiwa, sementara DP4 2014 sebanyak 349.318 jiwa, atau berkurang sebanyak 77.811 jiwa.

Bachrudin mengatakan, pengurangan dan penambahan DP4 itu antara lain terjadi karena Kemdagri melakukan penghapusan data ganda pada DP4 yang lalu di semua provinsi di Indonesia, sehingga menghasilkan DP4 terbaru yang diserahkan ke KPU provinsi dan kabupaten/kota secara serentak itu.

"Data ganda sudah dibersihkan oleh Kemdagri, dan diverifikasi sesuai perekaman KTP elektronik, sehingga data ini dianggap valid untuk dijadikan acuan penyusunan DPS dan DPT untuk Pemilu 2014," ujarnya. (*)