Mataram, 23/2 (Antara) - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH M Zainul Majdi menginstruksikan pejabat di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar tetap fokus melaksanakan berbagai program pembangunan daerah, dan tidak terpengaruh dinamika politik pemilihan kepala daerah.
"Pak Gubernur meminta seluruh birokrat tetap fokus melaksanakan program-program pembangunan yang telah digariskan dalam RPJMD (Rencana Pemnbangunan Jangka Panjang Daerah), dan tidak terpengaruh dinamika politik yang berkembang saat ini," kata Kabag Humas dan Protokol Setda NTB Tri Budiprayitno, di Mataram, Sabtu.
Tri mengatakan, instruksi Gubernur NTB itu mengemuka dalam rapat pimpinan lengkap di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Kamis (21/2). Rapat itu yang dihadiri seluruh pejabat eselon I dan II lingkup Pemprov NTB.
Gubernur NTB periode 2008-2013 yang akan bertarung lagi untuk periode keduanya pada 13 Mei 2013, meminta seluruh pimpinan SKPD dapat menyelesaikan seluruh indikator RPJMD tepat waktu.
"Pelaksanaan program tidak boleh terlambat, tidak terpengaruh oleh dinamika politik menjelang Pilkada serta dilaksanakan dengan standar profesionalisme dan akuntabilitas yang tinggi," ujarnya.
Gubernur mengingatkan bahwa 2013 merupakan tahun terakhir perwujudan 65 indikator RPJMD NTB Bersaing periode 2008-2013.
Karena itu, sembilan indikator yang belum tercapai supaya dapat diikhtiarkan untuk dituntaskan dalam kurun waktu yang tersisa, kurang lebih tujuh bulan terakhir ini.
Sebagai contoh, pembangunan sektor peternakan yang pada 2012 telah mencatat populasi ternak sapi dan kerbau sebanyak 916 ribu ekor.
Demikian pula sektor lain seperti pendidikan, terutama akses pendidikan bagi daerah-daerah terpencil, pelayanan kesehatan di rumah sakit, penanganan tenaga kerja, dan pengelolaan aset, yang masih harus terus ditingkatkan capaiannya.
Selain itu, seluruh kepala SKPD diminta untuk mengarahkan stafnya agar tetap fokus dan konsisten pada penyelesaian pekerjaan.
Gubernur juga meminta para pimpinan SKPD cepat merespon berbagai keluhan masyarakat NTB maupun pihak asing yang disampaikan kepada pemerintah Provinsi NTB.
Seluruh pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB juga diminta bertindak menurut skala amanah yang diembannya.
"Kata Pak Gubernur, tugas kita (birokrat) sebagai pengemban amanah pembangunan sangatlah penting. Jangan sampai seorang kepala sekolah, misalnya bertindak seperti penjaga sekolah, atau jangan sampai seorang mahasiswa, kelakuannya seperti murid SD," ujarnya. (*)