Mataram (ANTARA) - Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat, Lalu Gita Ariadi menegaskan rotasi sejumlah jabatan struktural dilakukan untuk memacu akselerasi dalam mengejar target RPJMD di sisa masa jabatan Gubernur Zulkieflimansyah dan wakilnya, Sitti Rohmi Djalilah yang akan berakhir pada September 2023 mendatang.
"Kita tahu hari ini Kakanwil Kemenag NTB yang baru juga dilantik. Begitu juga dengan kabupaten dan kota juga sudah melakukan mutasi. Kenapa, karena inilah momentum yang baik, setelah itu kerja," kata Gita Ariadi usai memimpin mutasi sejumlah pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB di Mataram, Rabu.
Ia mengatakan proses rotasi atau mutasi merupakan sesuatu yang alamiah dalam roda organisasi. Begitu pun dengan pengusulan nama-nama tentu sudah melalui proses dan mekanisme yang ada, sehingga pergantian jabatan merupakan sesuatu hal yang biasa.
"Jadi spirit pergantian ini adalah akselerasi. Dua tahun kita hadapi COVID-19. Kemudian PPKM juga dicabut. Ibarat kita mulai start dari awal sehingga dibutuhkan tenaga segar yang akan mampu melakukan akselerasi itu," katanya.
Menurut Gita, akselerasi ini penting karena masuk pada tahun kelima dari RPJMD NTB, sehingga untuk mengejar target-target atau indikator RPJMD harus bisa tuntas dilaksanakan terlebih lagi menjelang delapan bulan berakhirnya jabatan Gubernur dan Wagub NTB. "Jadi andai ini lari estafet maka estafet yang terakhir ini dia sprinter," ujar Miq Gita sapaan akrabnya.
Disinggung apakah setelah mutasi ini akan ada mutasi kembali. Gita menegaskan tidak ingin berkomentar terkait hal tersebut. Namun, dirinya memastikan bahwa mutasi kali ini tidak ada kaitan dengan lemahnya kinerja beberapa OPD atau pun karena akan sebentar lagi memasuki tahun politik, seperti Pemilu 2024.
"Mutasi ini hanya ingin capaian akselerasi bukan karena ada politik, memasuki tahun politik di 2023 atau 2024. Jangan sampai berpikiran mutasi itu sesuatu yang sakral seolah-olah begitu mutasi siapa yang kukuh dan siapa yang runtuh. Tidak ada seperti itu, apalagi dikaitkan karena sistem birokrasi yang tidak berjalan tapi apa yang sudah baik diharapkan jauh lebih baik lagi. Jadi karena ini tahun terakhir maka ingin memparipurnakan dengan akhir yang baik," katanya.
Diketahui Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan wakilnya Sitti Rohmi Djalilah kembali memutasi pejabat eselon II di lingkungan Pemprov NTB.
Sebanyak enam pejabat eselon II digeser, di antaranya Kepala Satpol PP NTB, Najamuddin Amy dimutasi menjadi Kepala Diskominfotik NTB. Najamuddin menggantikan Baiq Nelly Yuniarti yang dimutasi menjadi Kepala Dinas Perdagangan NTB.
Sedangkan Kepala Dinas Perdagangan NTB sebelumnya, Fathurrahman dimutasi menjadi Asisten I Setda NTB. Fathurrahman menggantikan posisi Madani Mukarom yang dimutasi menjadi Staf Ahli Gubernur NTB Bidang Sosial dan Kemasyarakatan.
Baca juga: Pemda Yogyakarta tunggu Inmendagri penghentian PPKM
Baca juga: Miskin ekstrem di NTB mencapai 176.029 jiwa
Sedangkan Staf Ahli Gubernur NTB Bidang Sosial dan Kemasyarakatan Jamaluddin Maladi dimutasi menjadi Kepala Dinas Pariwista (Kadispar) NTB. Ia menggantikan Yusron Hadi yang dimutasi menjadi Kepala Satpol PP NTB.
Kepala BKD NTB, Muhammad Nasir menyebutkan jumlah pejabat yang dimutasi sebanyak 10 orang. Terdiri dari enam orang pejabat eselon II, dua orang pejabat eselon III dan dua orang pejabat eselon IV. Sedangkan di tahun 2023, ada empat pejabat eselon II yang akan memasuki usia pensiun.
Mereka adalah Kepala DP3AP2KB, Asisten I, Asisten II dan Kepala Dinas PUPR NTB. Kepala DP3AP2KB NTB akan pensiun pada bulan April, Asisten I dan Asisten II pada bulan Mei, sedangkan Kepala Dinas PUPR NTB pada bulan Juli mendatang.*
