Bengkulu, (Antara) - Direktur Lingkar Institute (LI) Indonesia-Bengkulu Fitriansyah
mengatakan masih ada 220 ekor populasi harimau Sumatra (Elephas maximus Sumatrae) di hutan wilayah itu.
"Berdasarkan kajian dan riset kami pada tahun 2012-2013, terdapat antara 180 ekor hingga 220
ekor harimau Sumatra di hutan Bengkulu," katanya di Bengkulu, Jumat.
Ia mengatakan populasi harimau Sumatra di Bengkulu menjadi populasi terbesar di Sumatera.
Keberadaan satwa langka terancam punah itu tersebar di sembilan kabupaten di kawasan Hutan
Produksi Terbatas (HPT), Hutan Lindung (HL) dan taman nasional.
"Tinggi kasus konflik antara manusia dengan satwa liar harimau menjadi salah satu indikasi bahwa
populasi harimau juga masih banyak," katanya.
Setiap tahun, Lingkar Institute menerima lima hingga tujuh laporan kasus konflik manusia dengan
satwa liar harimau.
Sebagian besar konflik terjadi di tiga kabupaten yakni Kabupaten Kaur, Seluma dan Lebong,
katanya.
"Dampaknya tercatat seorang tewas di Kabupaten Kepahiang dan seorang lainnya di Kabupaten
Seluma pada tahun 2011," tambahnya.
Sementara jumlah harimau mati mencapai delapan ekor di Lebong dan lima ekor di Bengkulu Utara
dan Mukomuko sepanjang tahun 2013.
Menurut Fitriansyah, konflik manusia dengan harimau di Bengkulu tidak hanya mengancam
populasi harimau, tapi turut memicu tekanan psikologis masyarakat.
"Aktivitas harian masyarakat akan terganggu, karena ada keresahan akan munculnya harimau yang
mengancam keselamatan jiwa," katanya.
Untuk itu, LI mendorong pembentukan satuan tugas penanggulangan konflik antara manusia dengan
satwa.
Hal itu kata dia sudah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah P.48/Menhut-II/2008 Tentang
Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar.
Keberadaan satgas ini diharapkan dapat menanggulangi dengan cepat jika terjadi konflik antara
manusia dengan satwa liar. Tidak hanya harimau, tapi juga satwa liar lainnya seperti gajah dan beruang.
"Selama ini bila terjadi konflik, penanganan baru dilakukan setelah dua minggu bahkan satu bulan,
sementara masyarakat tidak berani ke ladang, secara ekonomi ini merugikan," katanya.
