NTB usulkan dukungan Rp4,24 triliun untuk program strategis pada Musrenbangnas

Mataram (Antara Mataram) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengusulkan dukungan anggaran sebesar Rp2,24 triliun lebih untuk pendanaan pembangunan daerah khususnya terkait isu strategis, pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang tengah berlangsung di Jakarta.

"Usulan kegiatan dan pendataan pembangunan daerah atau UKPPD NTB sudah disampaikan Gubernur TGH M Zainul Majdi, pada Pra Musrenbangnas dan Musrenbangnas yang sedang berlangsung di Jakarta," kata Kabag Humas dan Protokol Setda Nusa Tenggara Barat Tri Budiprayitno, di Mataram, Jumat.

Tri mengatakan, isu strategis di wilayah NTB yang membutuhkan dukungan anggaran pusat, yakni penyediaan infrastruktur yang memadai dan konektivitas antarwilayah, pengembangan industrialisasi dan peningkatan daya saing produk lokal menuju ketahanan pangan yang terintegrasi.

Isu strategis lainnya yakni peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan serta kesehatan, penurunan angka kemiskinan dan perluasan kerja, peningkatan keekonomian keanekaragaman hayati, kualitas lingkungan hidup, ketahanan energi dan kesiapsiagaan bencana.

"Setiap isu strategis tersebut dirinci dalam beberapa program strategis disertai nilai anggaran yang dibutuhkan dari dukungan pusat," ujarnya.

Untuk isu penyediaan infrastruktur yang memadai dan konektivitas antarwilayah, mencakup program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman, dengan alokasi anggaran sebesar Rp105,5 miliar, dan program pengelolaan dan penyelenggaraan transportas darat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp90 miliar.

Selanjutnya, program penyelenggaraan jalan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,337 triliun lebih, program pengelolaan sumber daya air, dengan alokasi anggaran sebesar Rp363,43 miliar lebih, program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman, dengan alokasi anggaran sebesar Rp9,5 miliar lebih.

Untuk isu pengembangan industrialisasi dan peningkatan daya saing produk lokal menuju ketahanan pangan yang terintegrasi, mencakup program pencapaian swasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp7,49 miliar.

Program lainnya yakni pengelolaan sumber saya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3,27 miliar lebih, dan program pengembangan perdagangan dalam negeri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp5,75 miliar.

Selanjutnya, program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman hortikultura berkelanjutan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp11,80 miliar lebih, dan program revitalisasi dan penumbuhan industri kecil dan menengah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4,9 miliar.

Untuk isu peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, mencakup program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,52 miliar lebih, dan program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp75,46 miliar lebih.

Program pendidikan dasar, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,572 triliun lebih, dan program pendidikan menengah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp219,31 miliar lebih.

Untuk isu penurunan angka kemiskinan dan perluasan kerja mencakup program pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan alokasi anggaran sebesar Rp790 juta, dan program revitalisasi dan penumbuhan industri kecil menengah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp170 miliar.

Selanjutnya, program penempatan dan perluasan kesempatan kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp7,2 miliar, program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan, serta program pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,611 triliun.

Untuk isu peningkatan keekonomian keanekaragaman hayati, kualitas lingkungan hidup, ketahanan energi dan kesiapsiagaan bencana, mencakup program pengembangan destinasi pariwisata, dengan alokasi anggaran sebesar Rp41,52 miliar lebih, program pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan alokasi anggaran sebesar Rp5,95 miliar lebih.

Program pengelolaan energi baru, terbarukan dan konservasi energi, dengan alokasi anggaran Rp39,96 miliar lebih, program peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat, dengan alokasi anggaran Rp10,62 miliar lebih.

Total anggaran program-program prioritas yang diusulkan Pemprov NTB pada tahun anggaran 2015 yakni sebesar Rp4,244 triliun lebih. (*)