Mataram (ANTARA) - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengajak Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) memperbanyak gerakan dalam menangani stunting atau kekerdilan di wilayah itu.
"Karena kita sudah di jalan yang benar, yang harus kita fokuskan sekarang itu kualitas yang di desa dan dusun. Dan kuncinya memang kini gerakan, karena hampir semua sudah kita ikhtiarkan," ujarnya saat menerima audiensi Pita Putih Indonesia dalam keterangan tertulis di Mataram, Rabu.
Menurut Wagub, saat ini dibutuhkan bagaimana kabupaten sampai desa dan dusun harus satu irama dalam menurunkan stunting di wilayahnya masing-masing. Terlebih lagi, pemerintah sudah memiliki program seperti pemberian tablet tambah darah, dan telur.
"Yang pertama pemberian tablet tambah darah, itu sudah ada program-nya, program untuk SMA/SMK dan ibu hamil. Yang ke dua program bakti stunting yang mana menggerakkan anak-anak SMA/SMK/SLB ini untuk menyumbangkan telur seikhlasnya," terangnya
Ia juga berharap Pemprov NTB mulai Maret ini melakukan gerakan dari ASN secara sukarela menyumbang, koordinasi dengan OPD masing-masing seikhlasnya. "Yang penting konsisten. Tidak ada paksaan," ujar Wagub NTB.
Wagub menambahkan gerakan sumbang telur ini butuh pengawasan, melalui dinas kesehatan kemudian kepala puskesmas menyalurkan ke posyandu hingga kader, dan di sinilah peran PKK, di mana PKK desa bisa membantu meyakinkan sumbangan telur itu sampai ke anak stunting.
"Sekarang posyandu itu menjadi sesuatu yang dipentingkan, orang mulai senang datang ke posyandu, mulai merasa dengan mengaktifkan posyandu begitu banyak yang terbantukan. Sekarang tinggal teknis-nya saja kasi penambah darah, telur dan edukasi, sekali lagi kuncinya itu komitmen," tegas Rohmi.
"Kini yang harus dilakukan juga bagaimana meyakinkan pendamping desa, menyiapkan peralatan standar posyandu, seperti timbangan elektrik. Kemudian training kader secara besar, PMT dan Pokjanal berbasis desa sehingga dengan intervensi yang benar, posyandu dan kader aktif, stunting tidak perlu dibuat stres, asalkan sistem sudah berjalan baik," sambungnya.
Sementara Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) NTB, Hj. Niken Saptarini Widiyawati Zulkieflimansyah juga menyampaikan gerakan seperti ini memang harus di genjot sehingga menyempurnakan program-program yang sudah berjalan. "Koordinasi dan sinergi sangat dibutuhkan," katanya.
Baca juga: Menteri PAN RB meminta daerah di NTB fokus peningkatan gizi ibu hamil
Baca juga: Lima siswa NTB terpilih mengikuti pertukaran pemuda internasional di Turki
Kepala Dinas Kesehatan NTB dr. Lalu Hamzi Fikri, mengatakan faktor terbesar setelah mengintervensi stunting ini ada di ibu hamil. "Jadi harus terbebas dari anemia dan ibu hamil harus sehat. Kontribusi ibu hamil tidak anemia adalah untuk mencegah anak stunting," ujar Hamzi Fikri.
Selain protein hewani seperti telur harus dijaga agar benar-benar sampai ke anak stunting yang harus dijaga ketat. "Intervensi lingkungan yang sehat juga sangat berpengaruh signifikan terhadap kesehatan," katanya.
Berita Terkait
Pemprov NTB- BPOM sukseskan program makan bergizi gratis
Kamis, 28 November 2024 17:11
Pemprov NTB ajak masyarakat gemar makan ikan guna cegah stunting
Jumat, 22 November 2024 0:46
Lombok Utara percepat penurunan stunting
Kamis, 21 November 2024 15:24
Pemprov NTB tegaskan tak tutup mata dengan perkembangan SDM
Rabu, 20 November 2024 15:18
Kemarin, kunjungan wisatawan, kasus stunting hingga KPPS diharapkan netral di NTB
Jumat, 8 November 2024 6:44
Stunting di Sumbawa Barat tersisa 808 balita
Kamis, 7 November 2024 17:00
Pemprov NTB komitmen turunkan angka stunting hingga 14 persen
Rabu, 6 November 2024 14:59
Dinkes NTB sebut konsumsi pil tambah darah cegah stunting
Selasa, 5 November 2024 17:49