Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengatakan bahwa kepemimpinan perempuan di bidang politik dan pemerintahan saat ini, masih sangat kurang.
"Data menunjukkan kepemimpinan perempuan di sektor publik masih sangat kurang," kata Menteri Bintang Puspayoga dalam sambutan tertulis pada Seminar International Women's Day bertajuk "Bersama Lindungi Perempuan, Wujudkan Kesetaraan Gender", yang diikuti di Jakarta, Rabu.
Staf Ahli Menteri PPPA Bidang Penanggulangan Kemiskinan Titi Eko Rahayu yang membacakan sambutan Menteri Bintang Puspayoga menyebut keterwakilan kepemimpinan perempuan di sektor publik yang seimbang merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan kesetaraan gender.
Menurut Bintang, mengatakan berdasarkan data dari Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia, jumlah perempuan yang menempati kursi di DPR RI per Januari 2021 masih sebesar 21,39 persen atau 125 orang dari total 575 orang.
Proporsi perempuan di DPD RI sebesar 30,88 persen. Kemudian rata-rata keterwakilan perempuan di 34 DPRD tingkat provinsi, baru mencapai 17,5 persen. "Untuk DPRD tingkat kabupaten/kota, masih terdapat 21 DPRD kabupaten/kota yang tidak memiliki keterwakilan perempuan," kata Bintang.
Baca juga: Kemen PPPA kawal kasus penganiayaan anak
Baca juga: Kemen PPPA dorong partisipasi setara tata kelola hutan
Begitu pun proporsi perempuan sebagai kepala daerah pada tahun 2019 baru 9,06 persen dari total 342 orang. Hari Perempuan Internasional (IWD) yang diperingati setiap 8 Maret bertujuan untuk memberi pengakuan terhadap prestasi perempuan di seluruh dunia dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, serta untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender.
Bintang mengatakan untuk mewujudkan kesetaraan gender, kesempatan atau peluang yang sama tidak lagi cukup. Lebih dari itu, perempuan membutuhkan dukungan global yang secara aktif mempromosikan mereka di seluruh aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesempatan kerja, kesehatan, dan kepemimpinan.
