Padang (ANTARA) - Guru Besar dari Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat Prof Asrinaldi menilai pihak Istana tidak perlu menanggapi pernyataan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait adanya menteri koordinator yang ingin mengubah konstitusi. "Ini wacana yang tidak perlu direspons, saya pikir biasa saja tidak perlu direspons," kata Guru Besar dari Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat Prof Asrinaldi di Padang, Kamis.
Kecuali, kata Asrinaldi, pernyataan Anies Baswedan itu sudah mencuat secara formal misalnya di DPR atau lembaga politik yang formal maka harus diantisipasi. Akan tetapi, kalau hanya sekadar wacana ia berpandangan tidak perlu ada pihak apalagi Istana merespons pernyataan mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut.
Ia berpandangan bisa saja pernyataan Anies Baswedan tersebut ditujukan untuk kembali mengingatkan memori masyarakat agar hati-hati adanya wacana mengubah konstitusi misalnya perpanjangan masa jabatan presiden. "Anies mengingatkan masyarakat untuk jangan direspons, apalagi difasilitasi dan dikerjakan lembaga-lembaga negara seperti DPR maupun MPR," kata dia.
Sebelumnya, bakal calon presiden yang diusung NasDem, PKS dan Demokrat Anies Baswedan menyebut adanya menteri koordinator (menko) yang ingin mengubah konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Baca juga: Kemenkumham Sulbar buka layanan pemutakhiran data parpol
Baca juga: Pemkab dan Bawaslu bahas dana hibah Pilkada di Gorontalo Utara
Hal tersebut disampaikan Anies saat menghadiri kegiatan silaturahmi dan dialog kebangsaan. Kendati menyentil adanya menko yang ingin mengubah konstitusi, ia tidak menyebutkan secara jelas siapa menko yang dimaksud.
