Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menghentikan sementara pengiriman beras keluar daerah guna menjaga ketersediaan pangan oleh Bulog dan menekan laju inflasi yang mencapai 6,3 persen di wilayah itu.
Gubernur NTB Zulkieflimansyah tidak memungkiri penyebab inflasi di wilayah itu akibat kurangnya ketersediaan beras di daerah itu yang dimiliki Bulog.
"Penyebab inflasi kita ini karena beras. Ini serba salah karena harga beras tinggi di luar NTB. Ketika di Jawa harganya tinggi petani kita lebih banyak jual gabah dan berasnya ke Jawa. Akibatnya beras di NTB kurang, kalau kurang beras maka berlaku hukum ekonomi kalau barang lebih sedikit harganya akan naik," ujarnya usai mengikuti rapat pengendalian inflasi daerah di Pendopo Gubernur NTB di Mataram, Senin.
Ia mengatakan meski pemerintah provinsi menghentikan sementara pengiriman beras keluar daerah, pihaknya juga tidak bisa melarang petani untuk bermitra dengan pihak lain di luar NTB.
"Makanya sedang kita cari cara agar petani kita menikmati kenaikan harga relatif baik tapi jangan sampai tidak ada stok di NTB. Kan repot kita tidak ada stok di sini. Padahal kita lumbung pangan. Tapi karena kita tergiur harga di luar, buka untuk di jual keluar," jelas Zulkieflimansyah.
Menurut Gubernur NTB, agar stok di daerah aman, masyarakat atau petani harus menjual berasnya kepada Bulog. Begitu juga sebaliknya, pihak Bulog juga harus membeli beras dari petani lokal.
