"Supaya masyarakat atau petani ini mau dibeli berasnya oleh Bulog, Bulog pun juga harus membeli dengan harga yang tidak jauh dengan harga yang dijual di Pulau Jawa," katanya.
Sementara Kepala Dinas Perdagangan NTB, Baiq Nelly Yuniarti menegaskan penghentian pengiriman beras keluar daerah ini mau tidak mau harus dilakukan untuk menjaga ketersediaan beras di daerah sendiri.
"Awalnya kita berharap di panen perdana 2023, stok cadangan pangan Bulog kita itu terpenuhi. Tetapi ternyata sampai hari ini Bulog belum terpenuhi. Karena gabah kita habis keluar. Kalau ada apa-apa kita minta operasi pasar (OP) kepada siapa sedangkan Bulog kosong," ujarnya.
Ia berharap adanya pembatasan beras keluar daerah ini maka ketersediaan beras di Bulog menjadi terjaga.
"Kalau Bulog sudah penuh boleh keluar tapi penuhi dulu Bulog. Jadi supaya harga beras kita stabil," tegas Nelly.
Menurut dia, Badan Ketahanan Pangan Nasional (Bapanas) sudah mengeluarkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk komoditas beras di Maret 2023. Hanya saja panen terjadi pada bulan Pebruari 2023, sehingga dinilai terlambat.
"Itulah yang menyebabkan petani kita agak sedikit di luar kontrol kirim ke luar. Makanya harapan kita di panen kedua ini kita bisa tahan gabah jangan ke luar dulu. Kenapa kalau ini keluar industri penggilingan kita yang jumlahnya 300 kosong. Akibatnya banyak pekerja penggilingan kita yang bakal jadi pengangguran kalau ini tidak bergerak," katanya.
Diketahui Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mencatat, laju inflasi year on year (y-on-y) gabungan dua daerah, yakni Kota Mataram dan Kota Bima pada Febaruari 2023 sebesar 6,30 persen.
Angka inflasi ini lebih tinggi dibanding angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 5,47 persen. Sumbangan yang paling besar inflasi di NTB dari kelompok makanan dan minuman, terutama beras. Padahal NTB dikenal sebagai penghasil beras dan lumbung padi nasional.
Berita Terkait
Puluhan Warga Mataram Lakukan Aksi Gunduli Kepala
Jumat, 21 Agustus 2015 15:53
Haji- 60 Persen Calon Haji Mataram Risiko Tinggi
Rabu, 19 Agustus 2015 21:37
Bupati Sumbawa Barat Evaluasi Jelang Akhir Jabatan
Selasa, 11 Agustus 2015 7:40
Legislator Kecewa Anggaran Sosial Minim Dialokasikan Pemprov NTB
Rabu, 5 Agustus 2015 23:18
Anggaran pengamanan pilkada sumbawa barat rp1,5 miliar
Jumat, 31 Juli 2015 15:01
Paket "K2" Pertama Mendaftar Ke KPU KSB
Senin, 27 Juli 2015 11:14
Paket "f1" didukung partai terbanyak dalam pilkada
Minggu, 5 Juli 2015 14:21
Ikan tuna NTB mengandung merkuri kadar rendah
Rabu, 10 Juni 2015 6:56