Pertemuan pertama Menkeu dan Bank Sentral ASEAN hasilkan pernyataan bersama

Badung, Bali (ANTARA) - Pertemuan pertama Menteri Keuangan (Menkeu) dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (1st ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors/AFMGM) 2023 berhasil menyelesaikan pernyataan bersama.

Pernyataan bersama dan kompas inisiatif yang muncul diusulkan dalam kerja sama sektor keuangan, kemajuan kerja panitia kerja di bawah cetak biru saat ini, serta pencapaian lain di bidang keuangan. "Pernyataan bersama ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkaya proses kerja sama sektor keuangan," ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers bersama 1st AFMGM 2023 di Kabupaten Badung, Bali, Jumat.

Sri Mulyani menjelaskan beberapa poin penting yang disampaikan dalam pernyataan bersama tersebut antara lain usulan untuk membahas kerja sama antara otoritas keuangan dan kesehatan untuk memperkuat kapasitas kesehatan daerah.

Langkah tersebut bertujuan untuk menyelesaikan laporan penilaian kesenjangan dan modalitas untuk penggunaan fasilitas keuangan regional seperti COVID-19, darurat kesehatan masyarakat lainnya, serta dana darurat ASEAN. Selain itu terdapat pula usulan kerja sama di bidang pembiayaan UMKM dan literasi pembiayaan digital sebagai salah satu prioritas utama untuk mendukung inklusi keuangan UMKM dan akses pembiayaan lainnya.

Pada topik ketahanan pangan, lanjut Sri Mulyani, inisiatif kerja sama yang kuat dengan berbagai badan sektoral ASEAN terkait akan fokus pada dukungan pembiayaan untuk mendorong kemakmuran dan stabilitas di kawasan. "Hal ini akan berujung pada deklarasi para pemimpin ASEAN tentang penguatan ketahanan pangan dan gizi," ungkapnya.

Tak hanya ketahanan pangan, ia mengungkapkan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN juga fokus pada kerja sama keuangan untuk mempromosikan perdagangan dan investasi, yang meliputi perjanjian pajak bilateral dan penguatan kerja sama antara bea cukai dan otoritas pajak.

Baca juga: Menkeu sebut telah menindaklanjuti 266 surat dari PPATK
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani tegaskan pelaporan LHKPN Kemenkeu 2022 berproses

Pembiayaan hijau yang didedikasikan untuk kendaraan ramah lingkungan juga telah dibentuk di bawah Dana Infrastruktur ASEAN atau ASEA Infrastructure Fund (AIF) untuk kawasan, sebagai salah satu prioritas utama untuk mendukung pendanaan iklim, menyediakan proyek pendanaan yang berasal dan terstruktur dari pengetahuan dan pembangunan kapasitas untuk negara-negara ASEAN.

Adapun pertemuan ini juga membahas Taksonomi ASEAN untuk keuangan berkelanjutan versi kedua sebagai taksonomi pertama di dunia yang mengakomodir transisi energi sebagai aktivitas yang tergolong layak untuk dibiayai.