Mataram Deklarasikan Gerakan Reformasi Birokrasi

id Reformasi Birokrasi

"Apa yang dilakukan masyarakat, NGO, jurnalis dan Pemerintah Kota dan provinsi NTB merupakan inspirasi dari kawasan timur Indonesia untuk gerakan reformasi birokrasi, agar kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik dan diterima dengan hangat oleh m
Mataram, (Antara NTB) - Pemerintah Kota Mataram dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan mendeklrasikan gerakan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Project Manager CSO Partnership Wilayah NTB Dwi Joko Widianto di Mataram, Kamis, mengatakan deklarasi tersebut bernama "Deklarasi Mataram", yang di dalamnya berisi kesepahaman bersama antara Pemerintah Kota Mataram, provinsi dan jajarannya, kelompok NGO, jurnalis dan masyarakat.

"Nantinya deklarasi ini ditandatangani Wali Kota Mataram, Gubernur NTB, Perwakilan Kaukus NGO untuk RB, Oraganisasi Jurnalis dan Forum warga, di Pendopo Wali Kota Mataram, Jumat (30/1)," katanya.

Menurutnya, deklrasi itu merupakan inspirasi reformasi bikrokrasi dari Timur untuk Indonesia, dengan harapan bisa menginspirasi daerah daerah lain untuk melakukan gerakan yang sama, mewujudkan reformasi birokrasi.

"Apa yang dilakukan masyarakat, NGO, jurnalis dan Pemerintah Kota dan provinsi NTB merupakan inspirasi dari kawasan timur Indonesia untuk gerakan reformasi birokrasi, agar kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik dan diterima dengan hangat oleh masyarakat," jelasnya.

Ia mengatakan reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik. Tentu saja dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu.

Karena, reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk itu, dalam Deklarasi Mataram nanti, isinya akan menekankan gerakan RB yang bebas KKN.

"Semua pihak akan menyatukan tekat dan komitment mewujudkan birokrasi yg profesional, berintegritas, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, untuk menciptakan pelatyanan publik yang lebih baik," tekannya.

Koordinator Kaukus NGO NTB, Suyono, menambahkan acara itu merupakan rangkaian terakhir dari pekan reformasi birokrasi yang digelar di Pendopo Walikota Mataram, namun bukan berarti hanya sebatas kegiatan sesaat yang digelar selama sepekan.

Oleh karenanya, pihaknya berharap dengan kegiatan tersebut, akan memacu semangat para birokrat di Kota Mataram dan provinsi NTB untuk berlomba-lomba memberikan pelayanan yang prima dan maksimal pada mayarakat.

"Kami berharap ini akan diikuti oleh kabupaten/kota seluruh NTB. Sebuah gerakan yang melibatkan masyakakat, akademisi, NGO dan jurnalis," kata Suyono.

Deklarasi Mataram juga diharapkan menjadi tonggak yang mengawali gerakan besar dalam perubahan wajah birokrasi di NTB, dari wajah yang muram menjadi cemerlang dalam memberi pelayanan pada masyarakat.

Hal yang penting dalam reformasi birokrasi, menurut Suyono, adalah perubahan "mind-set" dan "culture-set", serta pengembangan budaya kerja.

"Reformasi birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance), dan bebas KKN," tegasnya. (*)
Pewarta :
Editor: Nur Imansyah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar