Ombudsman NTB ingatkan sekolah tak jual pakaian seragam
Kantor Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) di Kota Mataram. ANTARA/Nur Imansyah
"Artinya disini bukan menjual apalagi mewajibkan membeli di sekolah dan menjadikan pembelian seragam di sekolah persyaratan daftar ulang, justru sebaliknya pihak sekolah membantu pengadaan bagi peserta didik yang tidak mampu," katanya.
Lebih lanjut kata dia dalam Pasal 13 Permendikbud 50 tahun 2022 tersebut menyebutkan dalam pengadaan pakaian seragam sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sekolah tidak boleh mengatur kewajiban dan/atau memberikan pembebanan kepada orang tua atau wali peserta didik untuk membeli pakaian seragam sekolah baru pada setiap kenaikan kelas dan/atau penerimaan peserta didik baru.
Baca juga: Ombudsman: 15 juta orang tercoret dari kepesertaan BPJS kesehatan
Baca juga: Ombudsman: dua PTS di NTB diduga potong beasiswa Rp5,7 miliar
Sehingga sebagai bentuk upaya pencegahan mal-administrasi Ombudsman NTB meminta Kepala Dinas Pendidikan baik provinsi dan kabupaten/kota di NTB dan juga Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB mengambil langkah pencegahan dengan mengeluarkan surat ke seluruh kepala sekolah/madrasah untuk tidak menjual seragam.
"Selain itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk menyampaikan laporan/pengaduan ke Ombudsman NTB jika terdapat praktik-praktik penjualan seragam sekolah oleh pihak sekolah/madrasah termasuk komite sekolah dalam pelaksanaan PPDB 2023/2024," katanya.
