Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengusulkan agar ke depan jamaah haji Indonesia khusus gelombang kedua sebaiknya mendarat langsung di Jeddah bukan Kota Madinah.
"Kalau mendarat di Madinah, perjalanan yang harus ditempuh ke Mekkah selama 5-7 Jam. Apalagi setelah menunaikan haji, mereka akan kembali lagi ke Madinah untuk melaksanakan arbain, jadi bolak-balik," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, itu menjadi catatan penting sehingga tidak terlalu melelahkan jamaah haji. Untuk itu, kata dia, mungkin perlu ada pembicaraan khusus antara Pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi. "Dengan demikian, jamaah kloter kedua tidak perlu tiba di Bandara Madinah, tapi melalui Bandara Jeddah," ujarnya.
Hal itu disampaikan Ashabul Kahfi saat memimpin Tim Pengawas Haji DPR RI memantau kedatangan jamaah haji Indonesia di Bandara Madinah, Arab Saudi, Rabu (21/6). Ia mengatakan total 14 kloter jamaah haji Indonesia sudah tiba sebanyak 12 kloter sehingga tinggal tersisa 2 kloter.
"Alhamdulillah, proses semua perjalanannya lancar, jamaah haji tidak perlu menunggu terlalu lama di bandara dan tidak lama turun pesawat karena sudah langsung naik ke mobil," jelasnya.
Dia mengungkapkan jamaah haji Indonesia didominasi wajah-wajah lanjut usia. Dia berharap Kementerian Agama untuk mempersiapkan sedemikian rupa sehingga penanganan jamaah lansia ini bisa tertangani dengan baik. "Ada beberapa orang yang sampai harus digotong karena terjatuh. Nah, ini kan semua butuh perhatian. Mungkin salah satu faktornya ialah karena kebijakan Kementerian Agama tahun ini, tidak ada lagi istilah pendamping jamaah," katanya.
Baca juga: Bupati Lombok Tengah meminta jamaah calon haji doakan kemajuan daerah
Baca juga: Calon haji asal Bima diterbangkan menuju Mekkah
Dia menghimbau kepada para Jemaah Haji, untuk membangun semangat kepedulian sesama jemaah karena sudah tidak ada lagi pendamping. “Karena tentu keterbatasan petugas dapat dipahami, dengan hanya lima orang menangani satu kloter sekitar 280-350 orang, itu tidak mungkin," katanya.
Berita Terkait
Komisi VII DPR tinjau dan berikan bantuan korban longsor di Jatim
Minggu, 15 Desember 2024 7:11
Will discuss BPIH for 2025 with DPR soon, says minister
Jumat, 13 Desember 2024 4:27
Komisi XIII DPR mendukung RUU KKR baru demi selesaikan pelanggaran HAM berat
Kamis, 12 Desember 2024 4:53
DPR tunggu kemauan politik presiden cabut moratorium DOB
Kamis, 12 Desember 2024 4:38
DPR sebut RPP Desartada lebih utama
Kamis, 12 Desember 2024 4:28
Pengamat: Persetujuan RUU Perampasan Aset butuh keberanian politik DPR
Kamis, 12 Desember 2024 4:16
DPR menegaskan ideologi Pancasila harus terus ditanamkan di era digital
Rabu, 11 Desember 2024 20:08
Puan mengingatkan pemerintah antisipasi titik wisata jelang tahun baru
Rabu, 11 Desember 2024 19:41