Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), menyatakan, sebanyak 40 persen sertifikat tanah dari 17.100 kuota Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2023 telah rampung dan telah diberikan kepada masyarakat.
"Lombok Tengah mendapatkan kuota sebanyak 17.100 sertifikat yang tersebar di 16 desa," kata Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah, H Lalu Suharly di Praya, Jumat.
Ia mengatakan, dari ribuan program PTSL tersebut sampai dengan saat ini ada beberapa desa yang sertifikatnya sudah diserahkan, seperti Desa Sukaraja, Bonjeruk, Lantan, dan Desa Mekarsari. Sedangkan desa lainnya masih dalam proses yang ditargetkan rampung di 2023.
"Jadi kami serahkan yang sudah lengkap, baik proses di internal dan eksternal. Penyerahan ini kami lakukan untuk memancing minat masyarakat untuk mengikuti program,” katanya.
Sementara itu, Bupati Lombok Tengah, H Lalu Fathul Bahri mengatakan, program PTSL ini merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu dan memudahkan masyarakat mendapatkan sertifikat tanah secara gratis.
Selain itu, program sertifikat ini cukup penting bagi masyarakat untuk mengantisipasi sengketa serta perselisihan sesama warga di kemudian.
"Program ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah yang dimiliki warga," katanya.
Sertifikat yang diberikan secara gratis ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjadi modal usaha atau jaminan pinjaman modal di Bank sehingga masyarakat bisa mengembangkan usahanya dan hasilnya bisa untuk menyekolahkan anak-anak.
"Sertifikat ini bisa dipakai untuk jaminan modal usaha di Bank," katanya.
Oleh karena itu, Bupati Lombok Tengah berharap masyarakat yang mendapat program itu untuk memanfaatkannya dengan baik, sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Manfaatkan program ini untuk peningkatan ekonomi di Lombok Tengah," katanya.
Ia mengatakan, program PTSL ini sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan sertifikat gratis, karena biaya pembuatan sertifikat secara mandiri cukup mahal.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi melakukan program PTSL ini dengan harapan bisa meringankan beban masyarakat dan meningkatkan pelayanan.
"Sertifikat ini bisa membantu masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya," katanya.
