Lombok Tengah (ANTARA) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), melakukan sosialisasi mengenai edukasi antikorupsi kepada para kepala sekolah dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di sektor pendidikan.
Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Nurintan Sirait di Lombok Tengah, Rabu menekankan pentingnya sosialisasi antikorupsi di sektor pendidikan karena didasari fakta bahwa sektor pendidikan termasuk dalam lima besar sektor yang paling rawan tindak pidana korupsi.
"Terutama terkait pengelolaan dana seperti BOS, BOP, DAK, hibah/bansos maupun program Indonesia pintar (PIP)," katanya.
Baca juga: Desa Kumbang Lombok Timur jadi percontohan Antikorupsi di Indonesia
Menurut dia, dengan alokasi anggaran pendidikan yang besar sesuai konstitusi yaitu 20 persen dari APBN dan APBD, potensi penyimpangan pun meningkat.
"Sehingga diperlukan sosialisasi tentang pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel," katanya.
Ia mengatakan anggaran pendidikan harus digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan peserta didik karena sekolah merupakan salah satu support system (sistem pendukung) untuk perkembangan anak atau peserta didik, selain rumah atau keluarga.
"Kualitas pengelolaan anggaran sangat mempengaruhi mutu pendidikan dan generasi yang dihasilkan," katanya .
Baca juga: Kejari dan Disnakertrans Lombok Tengah gelar pelatihan kerja
Menurut dia, rumah atau keluarga harus menjadi tempat untuk pulang bagi anak-anak, tetapi sekolah harus menjadi tempat yang nyaman bagi anak dalam program belajar mengajar dan mengembangkan diri.
"Sehingga penggunaan anggaran pendidikan ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah dan harus dapat dipertanggungjawabkan," katanya.
Sementara itu, Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri memberikan apresiasi atas kegiatan sosialisasi ini.
Ia menekankan para kepala sekolah untuk serius mengikuti penyampaian materi dari para narasumber karena pengelolaan anggaran pendidikan menentukan masa depan anak didik dan bangsa.
"Melalui kegiatan ini peserta diajak untuk memahami lebih dalam tentang tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta dampak buruknya bagi masyarakat dan negara," katanya.
"Hal ini juga upaya pencegahan agar praktik KKN tidak terjadi di dunia pendidikan," katanya.
Baca juga: Kejaksaan selidiki dugaan korupsi anggaran Dukcapil Lombok Tengah
Baca juga: Terdakwa Korupsi Gunung Tunak Lombok Tengah diminta hadir di sidang
Baca juga: Kejari: Tersangka korupsi PPJ Lombok Tengah lebih dari satu orang
